Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Pos Lintas Batas Negara, Tiga di Kaltara

TIMOR TENGAH UTARA, Inibalikpapan.com – Presiden RI Joko Widodo meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 2 Oktober 2024.

Dari tujuh PLBN yang diresmikan itu, termasuk empat di Kalimantan, yakni tiga di Kalimantan Utara (Kaltara) dan satu di Kalimantan Barat (Kalbar).

Tiga di Kaltara yakni PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, dibangun dengan biaya Rp248 miliar. PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, dibangun dengan biaya Rp210 miliar.

Lalu PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, dibangun dengan biaya Rp243 miliar dan satu di Kalbar yakni PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dibangun dengan biaya Rp224 miliar.

Kemudian satu di Papua Selatan yakni PLBN Terpadu Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, dibangun dengan biaya Rp127 miliar.

Satu di NTT yakni PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, dibangun dengan biaya Rp128 miliar.

Selanjutnya, satu di Kepulauan Riau yakni PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, dibangun dengan biaya Rp145 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa PLBN merupakan beranda depan yang mewakili wajah Indonesia.

“Saya sampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun,” ujarnya dikutip dari laman Setkab.

Di samping itu, Presiden mengatakan, PLBN merupakan representasi dari kemajuan negara dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, dirinya memerintahkan semua pembangunan PLBN di seluruh pelosok tanah air.

“Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara; 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan delapan PLBN dibangun 2020-2024,” ujarnya

BACA JUGA :

Baca Juga:

17 Proyek Infrastruktur Dibangun di Pos Lintas Batas Negara

“Hari ini kita akan meresmikan tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, dengan total biaya Rp1,3 triliun, uang yang tidak sedikit,”

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kehadiran pos lintas batas negara terpadu yang dibangun di sejumlah wilayah tersebut memiliki berbagai manfaat, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan wilayah, mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru, hingga menumbuhkan rasa nasionalisme.

“Keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” ujarnya

Hadir mendampingi presiden, antara lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Juandi David, dan Kepala PLBN Napan Don Gaspar.