Presiden Korsel Minta Maaf Tapi Tak Mundur
SEOUL, inibalikpapan.com – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta maaf atas upayanya memberlakukan darurat militer minggu.
Namun ia bersikeras tidak mengundurkan diri dan bahkan menentang tekanan kuat untuk mengundurkan diri.
Meskipun desakan mengundurkan diri datang dari partai yang berkuasa dan hanya beberapa jam menjelang pemungutan suara dari rencana pemakzulan yakni hari ini, Sabtu (7/12/2024).
Yoon katakan dia tidak akan berusaha menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya mengumumkan darurat militer untuk pertama kalinya di Korea Selatan sejak 1980.
Dia mengatakan keputusan itu lahir dari keputusasaan.
Pidato itu adalah penampilan publik pertama sejak dia mencabut perintah darurat militer pada Rabu dini hari.
Hanya enam jam setelah ia umumkan dan setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara menentang keputusan itu.
“Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf dengan tulus kepada masyarakat,” kata Yoon dalam pidato di televisi nasional dan dia membungkuk.
“Saya serahkan kepada partai saya untuk mengambil langkah-langkah guna menstabilkan situasi politik di masa mendatang, termasuk masalah masa jabatan saya,” katanya.
Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) milik Yoon, mengatakan setelah pidato tersebut bahwa presiden tidak lagi dalam posisi untuk melaksanakan tugas publik.
Pada Jumat, 6 Desember 2024 kemarin, Han katakan Yoon membahayakan negara dan perlu disingkirkan dari kekuasaan.
Ia tingkatkan tekanan pada Yoon untuk mengundurkan diri meskipun anggota PPP kemudian menegaskan kembali penolakan resmi terhadap pemakzulannya.
Anggota parlemen akan memberikan suara pada usulan oposisi utama Partai Demokrat untuk memakzulkan Yoon hari ini.
Penyelidikan Atas Yoon Suk Yeol Pasca Pencabutan Darurat Militer
Presiden Korsel itu mengejutkan negara pada hari Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas.
Militer bebas membasmi apa yang ia sebut kekuatan anti-negara dan mengatasi lawan politik yang menghalangi.
Beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara, dengan mengatakan mereka tidak ingin terulangnya pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016.
Jaksa, polisi, dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi semuanya telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon dan pejabat senior yang terlibat dalam keputusan darurat militer.
Diduga darurat militer itu bertujuan mengajukan tuntutan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
BACA JUGA
KREDIT
