Program MBG Diusulkan Agar Melibatkan Pedagang dan Kantin Sekolah
JAKARTA, Inibalikpapan.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengusulkan pelibatan pedagang dan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program yang membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak.
“Di sekolah itu ada kantin dan pedagang-pedagang. Mungkin ke depannya mereka bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis untuk menyukseskan agar berjalan lancar,” ujar Herman Khaeron dikutip inibalikpapan.
Kebutuhan Logistik dan Koordinasi Institusi
Herman Khaeron, juga menyoroti kebutuhan logistik besar yang harus dikelola secara efisien dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengusulkan pembentukan institusi khusus yang terstruktur hingga tingkat bawah agar program ini dapat terkoordinasi dengan baik di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Logistik program ini sangat besar dan membutuhkan manajemen yang matang. Karena itu, perlu institusi khusus yang mampu menjangkau hingga level akar rumput,” jelasnya.
BACA JUGA :
Ajakan Menurunkan Daya Kritis
Herman mengimbau masyarakat untuk memberikan waktu bagi program MBG yang baru berjalan selama sepekan ini. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi keberhasilan program ini.
“Untuk program yang baru berjalan ini, semua harus menurunkan daya kritisnya. Karena ini baru berjalan selama seminggu. Dalam sebulan ke depan, mungkin program ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tambah Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.
Target dan Perluasan Program MBG
Program MBG, prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai diterapkan di sejumlah sekolah dan posyandu di 26 provinsi pada awal 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan ibu hamil dengan menyediakan makanan bergizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada peluncuran awal, sebanyak 190 SPPG beroperasi untuk mendukung program ini. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 937 titik pada akhir Januari 2025, dengan cakupan tiga juta penerima manfaat. Hingga akhir 2025, program ini diharapkan menjangkau hingga 15 juta penerima manfaat dan terus berkembang hingga 82,9 juta penerima manfaat pada 2029.
BACA JUGA
KREDIT
