PSI Miliki Aplikasi Monitoring Kinerja Anggota Legislatif Terpilih, Warga Dilibatkan Menilai

BALIKPAPAN, INIbalikpapan.com- DPP PSI mememiliki aplikasi yang akan mengontrol kerja anggota dewan dari PSI jika nantinya terpilih. Mereka harus mampu untuk menyelesaikan target partai dan program kerja kepada masyarakat.

Jika tidak berhasil, anggota parlemennya dapat di PAW ditengah jalan karena target yang tidak tercapai.

Hal ini bagian dari konsekuensi logis karena minimnya capaian kinerja DPR RI yang senantiasa disorot karena minim prestasi.

“Jadi kalau sampai bolos 10 persen kita diganti(PAW). Jadi kami sediakan aplikasi semudah gojek. Pemilih kita didaerah kalau sampai kita tidak datang lagi, tidak serap aspirasinya, tidak selesaikan target, mereka (konsitituen) bisa kasih bintang satu. Semudah itu kita bisa di PAW,”ungkap Jubir PSI Kokok Dirgantoro usai Safari Toleransi di Balikpapan (3/4/2019).

“Aplikasi ini sudah dibuat, begitu masuk senayan ini di launching. Jadi kita celag dikepung dengan dua yakni tandatangan dengan partai setiap ketemu warga, sidang DPR harus dishooting, live di sosial media. Kalau tidak melakukan itu kita bisa ganti. Dari warga kalau kita menciderai warga dalam waktu 3-6 bulan bisa nilai warga itu dengan kasih bintang satu,” lanjutnya.

Aplikasi ini untuk memonoritoring kinerja dewan baik melalui penilaian partai maupun penilaian warga. “Jadi ribet sekali. Baik saat pencalonan maupun setelah jadi. Setelah jadi itu ribet lagi. Tapi ini sudah dipahami caleg mereka sudah dikumpulkan. Ini lebih dari fakta integritas karena satu sisi kalau ini dua sisi,” terangnya.

 Koko mengakui aplikasi terbaru ini belumdimiliki partai lainya namun PSI terbuka jika ada partai lain ingin melakukan hal sama. “Kami tidak keberatan berbagi ini dalam rangka sharing knowledge,” katanya.

Terhadap caleg PSI yang kini sedang berjuang masuk DPR maupun DPRD ini sejauh penilian Koko, kadernya sudah berpikiran jauh mengenai persoalan lingkungan dan persoalan sosial di Kaltim.

“Disini mikir jauh sekali mengenai lingkungan, kesinambungan, kebersihan pantai. Sudah jauh bicara bukan hanya soal korupsi dan anti toleransi. Mereka bicara tentnag bentang kars yang mau diambil untuk pabrik semen, lubang sisa tambang kapan harus diselesaikan. Itu memang harus disuarakan secara nasional. Saya ke DPP pulang dari sini akan kita diskusikan. Rasa itu harus digaungkan sesering mungkin,” katanya.

Meski PSI masih partai baru dan belum signifikan, pihaknya tidak akan berjuang sendiri namun akan melibatkan diluar parlemen seperti NGO, kekuatan media sosial sebagai pengawas kinerja dewan.

“Kita tidak bisa berharap penuh pada parlemen tapi harus kita gerakan ekstra parlementer. Kita pernah kasih Gabut award ke DPR RI karena dewan hanya selesaikan 5 UU dari target 50 RUU di tahun 2019.  Mereka tidak serius tapi 94 persen maju lagi padahal target kerja tidak jalan. Nggak ada cara lain kita harus uji bersih,”tukasnya