Rahmad Mas’ud : Pembangunan RS Tetap Berjalan, Jangan Kalah Dengan yang Tak Punya Hak

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan tetap akan melanjutkan proses pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Barat, meskipun gugutan dari warga terkait kepemilikan lahan yang akan dibangun Rumah Sakit tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat tetap berlanjut itukan tanah negara, pihaknya juga tidak akan menyampingkan sebagai warga Kota Balikpapan yang merasa memiliki hak silahkan menggugat.

“Saya bicara atas nama pemerintah bukan sebagai pribadi, keberpihakan kami tentu akan berpihak kepada masyarakat, tapi sebagai Wali Kota dengan data yang ada secara legalitas bahwa tanah itu punya pemerintah dalam hal ini pemprov yang dihibahkan ke Pemkot Balikpapan secara hak itu punya pemkot,” ujar Rahmad Mas’ud saat diwawancarai Inibalikpapan.com, Senin (15/8/2022).

Adapun untuk penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan orang banyak, kalau pun ada yang komplen silahkan saja kami siap mediasi, bukan berarti proses hukum itu yang terakhir kita menghindari. 

“Tapi karena bersangkutan itu lahan merasa miliknya kita serahkan ke proses hukum, harusnya jangan sampai terjadi ke pengadilan,” akunya.

Rahmad menambahkan, dalam membangun rumkit ini dari pada Pemerintah Kota beli lahan lagi dan menganggarkan puluhan miliar kesannya akan mubazir, lebih baik dana itu untuk fasilitas umum salah satunya bangun rumah sakit.

“Tanah itu gak perlu kita beli karena hibah dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Balikpapan sesuai dengan legalitas yang kita milikin,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengatakan, jika dibangun rumah sakit untuk kepentingan bersama dan kebaikan semua pihak, kalau pun ada proses hukum tidak akan menghambat karena semua orang berhak mengklaim miliknya, silahkan saja.

“Kalau proses pembangunan berdasarkan regulasi bahwa kami merasa tanah itu tidak bermasalah karena legalitasnya ada,” akunya.

“Tetap berjalan, kita jangan kalah dalam hal ini negara, kalah dengan mereka yang tidak memiliki hak, apalagi yang dibangun untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, pembangunan rumah sakit umum di Balikpapan Barat dilakukan karena secara geografisnya ada bagian darat ada bagian laut maka perencanaannya tidak seperti rumah sakit biasa.

Dia menjelaskan, perlu banyak konsultasi dan mengikuti regulasi-regulasi dari Kementerian lain. Bukan hanya regulasi membangun rumah sakit dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

“Dalam pembangunan fisiknya ada unsur laut dalam DED (Detail Engineering Design). Memang ada bangunan yang akan menjorok ke laut yaitu untuk parkir dan sarana utilitas lain seperti  TPA Sampah, kemudian lahan parkir mobil ambulan dan kamar jenazah,” ujarnya.

Dio biasa Andi Sri Juliarty disapa menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan surat menyurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun disarankan cukup sampai di tingkat provinsi saja.

Sehingga pihaknya mengundang berbagai pihak untuk melihat langsung lokasi pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat tersebut. 

“Karena kalau cuma surat menyurat saja bisa multitafsir, makanya kita lihat lokasi langsung, memang ada regulasi dari mereka yang harus kita penuhi,” tutup Dio.