Rapat Koordinasi SAR, Wali Kota Balikpapan Ingatkan Soal Fenomena Perubahan Iklim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut baik  diselenggarakannya rapat Koordinasi SAR, di Hotel Horison Ultima, Senin (23/10/2023).

Dalam sambutannya, Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan, rapat Koordinasi SAR sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan senergi dan soliditas antara instansi baik TNI, Polri, Dinas hingga Badan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan oleh pemerintah ditujukan agar penyelenggaraan urusan pencarian dan pertolongan pelaksanaannya dilakukan secara tepat, cepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh semua komponen bangsa,” ujarnya

“Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi terjadinya kecelakaan, perlu dilakukan penyusunan rencana kontigensi kecelakaan baik transportasi udara dan laut, serta bencana dan kondisi membahayakan manusia. Juga prosedur dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dari berbagai aspek,”

Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan, juga perlu mengantisipasi terjadinya fenomena perubahan iklim yang bisa menyebabkan cuaca berubah secara ekstrim seperti yang kerap terjadi.

“Di samping ini akan berdampak langsung pada manusia, juga bisa berdampak bagi lingkungan hidup, termasuk kondisi tanah dan bangunan,” ujarnya

Kata dia, ke depan tugas SAR akan semakin berat, terlebih lagi Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Negara (IKN), kegiatan transportasi darat dan laut tentunya akan semakin sibuk.

“Maka rapat Koordinasi SAR daerah ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan sistem koordinasi SAR yang lebih efektif serta untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan operasi SAR diwilayah kerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kota Balikpapan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa sudah mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen. Hal ini merupakan dampak dari perubahan iklim

“Sebagai negara kepulauan, tentu perubahan iklim akan sangat signifikan berdampak di pesisir sebagaimana yang kita saksikan kenaikan muka air laut akan berkisar antara 0,8-1,2 sentimeter (cm) per tahun dan sudah mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen,” katanya dalam acara Dialog Nasional Antisipasidampak perubahan iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara virtual, di Jakarta.

Salah satu kota yang mulai terendam ialah Kota Pekalongan di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah di Pekalongan sebagaimana kota-kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa sebesar 10-20 cm per tahun.

Sekarang sedang diupayakan oleh (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membuat tanggul di sana yang jebol (sehingga menyebabkan banjir rob),” ujar Kepala Bappenas.

Adanya kenaikan permukaan laut di Indonesia yang memiliki pesisir terpanjang di dunia sekitar 18 ribu kilometer (km) berdampak kepada 160 juta masyarakat pesisir. “Kalau itu terjadi sesuatu, mereka harus bermigrasi mencari tempat yang lebih aman dan tentu saja ini pada gilirannya berikutnya akan berpengaruh terhadap ekonomi dan akan disusul demam berdarah, malaria, pneumonia, dan seterusnya,” katanya.

Jumlah kasus kematian untuk demam berdarah saja disebut meningkat lebih dari 25 persen pada kurun waktu 2021-2022. Lebih lanjut, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap ketahanan air di sebagian besar wilayah Indonesia yang diperkirakan akan mengalami penurunan tingkat curah hujan sekitar 1-4 persen hingga 2034. 

Hal ini mengakibatkan pasokan air bersih semakin berkurang dan berpotensi menimbulkan konflik alokasi air, terutama untuk daerah yang bertumpuk antara sektor pertanian, industri, dan energi.

Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim menyebabkan periode ulang variasi iklim semakin singkat. Salah satunya ialah siklus variasi El Niño–Southern Oscillation (pergeseran periodik sistem atmosfer samudra di Pasifik tropis yang berdampak pada cuaca di seluruh dunia) yang semestinya terjadi setiap 3-7 tahun sekali, tetapi sudah menjadi lebih singkat menjadi 2-5 tahun sekali.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan imbauan bahwa fenomena El Nino akan berlangsung cukup panjang pada tahun ini hingga akhir Desember 2023. 

Karena itu, dampak dari fenomena tersebut perlu dimitigasi agar tidak terjadi kelangkaan air, potensi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas pangan. 

Perubahan iklim menyebabkan pula kesulitan dalam menentukan waktu tanam mengingat terjadi pergeseran awal puncak musim hujan.

“FAO (Food and Agriculture Organization) memproyeksikan potensi penurunan produksi padi di Indonesia akibat fenomena El Nino sebesar 1,13-1,89 juta ton, sehingga akan menurunkan pendapatan petani 9-20 persen,” kata Suharso.