Relawan Kokos Minta Akses Saat Pencoblosan, Begini Kata KPU Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Relawan Kolom Kosong (Kokos) menyambangi Kantor KPU Kota Balikpapan. Mereka bertemu Komisioner KPU Kota Balikpapan menyampaikan beberapa aspirasi terkaiit pelaksanaan pilkada.

“KPU menerima audensi dari teman-teman relawan kolom kosong ada beberapa hal yang disampaikan,” ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, Selasa (01/12)

“yang pertama minta kepada KPU untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada tim kolom kosong terutama pada hari pemungutan suara,”

Thoha mengatakan, bahwa untuk hadir sebagia saksi ditidak diatur dalam regulasi. Namun Relawan Kokos tetap bisa mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang telah ditandatangi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi.

“Saya sampaikan bahwa untuk hadir sebagai saksi itu tidak bisa. Karena tidak ada regulasinya akan tetapi teman-teman relawan kolom kosong bisa mendokumentasikan C plano dengan cara memfoto setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi,” ujarnya

“Jadi KPU membuka akses seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk mendokumentasikan C plano hasil ditingkat TPS,”

Selain itu, relawan Kokos juga menanyakan, jika pemilih lebih banyak mencoblos kokos. Thoha pun menjelaskan, bahwa sesuai Undang-undang dan Peraturan KPU, maka pilkada akan kembali digelar pada pilkada selanjutnya.

“Maka saya jawab sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2015, PKPU Nomor 13 Tahun 2018 bahwa dfalam hal kolom kosong melebih suara paslon maka yang pertama KPU akan menetapkan bahwa pilkada akan dilaksanakan digelombang berikutnya mengikuti tahapan pemilu secara nasional,” ujarnya.

Lalu kata dia, Gubernur Kaltim akan menunjuk dan melantik Pejabat Wali Kota untuk mengisi jabatan yang lowong hingga pilkada kembali digelar. “Yang kedua pejabat, wali kota akan ditunjuk oleh Gubernur Pejabat Wali Kota namanya,” ujarnya

Relawan Kokos juga mempertanyakan situasi di TPS pasca banyaknya anggota KPPS dan Pengawas yang reaktif hasil rapid test. Termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh Penyelenggara Pemilu di TPS yang dinggap terkesan rawan.

“Kemudian teman-teman relawan juga minta KPU bisa meyakinkan kondisi di TPS , mereka mengesankan kondisi di TPS itu seakan mencekam, pemakaian APD ketat dan sebagainya. Apalagi adanya isu, adanya berita tentang 1.031 anggota KPPS yang reaktif setelah hasil rapid test,” ujarnya.

“Yang perlu kami sampaikan bahwa, yang pertama dari 1.031 KPPS dan Linmas yang reaktif kemudian dilakukan rapid test ulang kemarin di puskesmas tiap-tipa kelurahan itu hasilnya turun menjadi 780-an,” ujarnya

“Tapi 780-an itu gabung KPPS, Linmas dan Pengawas TPS. KPPS mungkin sekitar 700-an. Itu bukti KPU bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan pilkada nanti, pemungutan dan penghitungan nanti yang bertugas nanti betul-betul orang yang sehat,”

“Bukan berarti menciptakan kondisi seram, seolah . Artinya petugas kami yang kondisinya itu non reaktif tidak ada terjangkit virus. Jadi bukan upaya KPU menakuti masyarakat suapaya tidak datang ke TPS, justru adalah upaya KPU meyakinkan TPS aman, TPS tidak akan menjadi klaster baru.”