Revisi UU Minerba, Risiko Besar bagi Ormas dan Universitas

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas), universitas, dan masyarakat umum untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Menurutnya, aktivitas pertambangan bukanlah bisnis kecil yang bisa dikelola sembarangan, melainkan membutuhkan modal besar serta memiliki risiko tinggi, baik dari segi lingkungan maupun hukum.
Pertambangan Bukan Sekadar Keuntungan
Edison menegaskan bahwa pertambangan memerlukan investasi besar dan menghadapi tantangan teknis di lapangan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua eksplorasi tambang berujung keuntungan, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar akibat tingginya biaya operasional.
“Kalau kita sudah eksplorasi, masuk alat berat, menggali, lalu hasilnya tidak sebanding dengan biaya, akhirnya rugi. Belum lagi ada kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan. Ini yang sering jadi masalah,” ujarnya dikutip dari laman DPR.
BACA JUGA :
Dampak Hukum dan Lingkungan yang Mengancam
Lebih lanjut, Edison mengingatkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan tambang bisa berujung pada persoalan hukum. Ia menyoroti kasus tambang timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, sebagian besar berasal dari kerusakan lingkungan.
“Kasus timah itu, kerugian negara dihitung dari kerusakan lingkungan, dan itu berujung pidana. Kalau ormas yang diberikan IUP, bagaimana? Jangan sampai mereka mengira izin tambang itu hanya soal keuntungan, lalu akhirnya terjebak dalam masalah hukum,” tegasnya.
Pentingnya Regulasi yang Ketat
Edison menekankan pentingnya kriteria yang jelas dalam pemberian IUP kepada ormas. Menurutnya, tambang bukan hanya soal profit, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang harus dikelola dengan baik.
“Pemerintah harus menetapkan aturan yang tegas. Jangan sampai IUP ini malah membebani ormas atau ulama kita. Harus jelas, pemerintah dapat apa, ormas dapat apa, bagaimana pajaknya, bagaimana dampak sosialnya,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Banten II yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, Edison meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin tambang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat.
“Jangan sampai ini jadi jebakan buat ormas. Kalau perusahaan sudah jelas tanggung jawabnya, tapi kalau ormas yang mengelola dan gagal? Ini bisa jadi masalah besar,” pungkasnya.
BACA JUGA