Ribuan Buruh Demo Kebijakan Tapera: 20 Tahun Nabung, DP Rumah Saja Tak Cukup!

JAKARTA, inibalikpapan.com – Ribuan buruh dari berbagai elemen memenuhi kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6/2024).

Aksi ini mereka gelar sebagai respons atas munculnya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dalam waktu 7 hari.

“Tapera harus pemerintah cabut segera dalam kurun waktu 1×7 hari,” kata Said Iqbal, melansir dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Iqbal mengemukakan beberapa alasan mendesak pencabutan Tapera. Hal utamanya adalah ketidakpastian bagi peserta, termasuk buruh, TNI, Polri, dan ASN dalam mendapatkan rumah.

“Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI Polri, ASN mendapat rumah,” katanya.

Tidak Masuk Akal

Ia juga menyatakan bahwa pemotongan upah oleh pemerintah tidak masuk akal. Ia kemudian merinci perhitungan upah untuk kaum pekerja yang berada di bawah nominal layak.

“Ini programnya adalah perumahan dengan rata-rata upah Rp 3,5 juta. Rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu,” katanya.

“Setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun kena potongan iurannya hanya dapat Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” tambahnya.

Iqbal menegaskan bahwa dengan jumlah potongan tersebut, tidak mungkin cukup untuk membayar uang muka rumah. Ia mempertanyakan tujuan pengumpulan uang iuran Tapera.

“Untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup, jadi Tapera di desain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini pemerintah kumpulkan untuk apa?” ucap Iqbal.

Ia juga menolak usulan pemotongan upah buruh sebesar 2,5 persen untuk Tapera. Sebab, selama ini buruh sudah kena potongan hampir 12 persen untuk berbagai jaminan.

“Buruh sudah kena potongan jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak, jaminan hari tua 2 persen, sekarang Tapera 2,5 persen total mendekati hampir 12 persen,” ucapnya.

Iqbal mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut. Jika tidak, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar dan meluas di seluruh Indonesia.

“Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.