Rusia Segera Berlakukan Larangan Propaganda Childfree

MOSKOW, inibalikpapan.com –  Anggota parlemen Rusia sepakati undang-undang larangan propaganda memperjuangkan gaya hidup childfree atau tanpa anak.

Undang-undang ini akan mendorong peningkatan angka kelahiran negara tersebut dimana akan ada sanksi denda bagi mereka yang dianggap mencegah orang untuk memiliki anak.

Data resmi bulan lalu dari pemerintahan Rusia menunjukkan angka kelahiran  telah merosot ke level terendah dalam seperempat abad.

Kemerosotan ini makin parah karena populasi menua di negara tersebut dan perang Moskow di Ukraina.

Perorangan dapat kena sanksi denda hingga 400.000 rubel (sekitar £3.000). Sedangkan perusahaan atau entitas kena denda  5 juta rubel untuk propaganda sama.

Warga negara asing yang membuat konten yang menganjurkan untuk tidak memiliki anak dapat dideportasi.

 “Penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ideologi tidak memiliki anak yang dipaksakan kepada mereka di internet, di media, di film, dan di iklan,”  kata juru bicara Duma Vyacheslav Volodin, juru bicara Duma.

Baca Juga:

Indonesia dan Rusia Sepakati Kerjasama di Bidang Hukum

Volodin, sekutu kuat presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan RUU tersebut sebagai bagian dari kerangka hukum terpadu untuk melindungi anak-anak, keluarga, dan nilai-nilai tradisional.

Para pendukung undang-undang tersebut menggambarkannya sebagai masalah keamanan nasional.

Mereka mengklaim argumen yang mendukung childfree merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh barat untuk melemahkan Rusia dengan mendorong penurunan populasi.

Volodin menegaskan undang-undang itu tidak akan mengkriminalisasi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

“Keputusan untuk memiliki anak atau tidak tergantung pada perempuan itu sendiri,” tulisnya di Telegram.

Perempuan juga bebas berkonsultasi dengan siapa pun yang mereka inginkan mengenai masalah ini, tambahnya.

“Namun, tidak boleh ada propaganda yang menekan perempuan dalam keputusannya untuk memiliki anak. Itulah yang terjadi sekarang di AS dan Eropa,” klaimnya.

RUU tersebut masih dalam tahap awal, dengan dua pembacaan lagi yang diperlukan di Duma. Jika disetujui, RUU tersebut akan dikirim ke majelis tinggi untuk pengecekan sebelum lanjut untuk dapatkan persetujuan Putin.

Pendapat Aktivis Perempuan Rusia Terkait Larangan Propaganda Childfree

 “Itu adalah unsur propaganda profesional, bagian dari perang hibrida yang ditujukan untuk pengurangan populasi,” kata Elvira Aitkulova, salah satu penulis RUU tersebut. “Ini adalah RUU strategis demi masa depan yang kuat, produktif, dan sehat.”

Undang-undang tersebut muncul saat Putin dan pejabat tingginya berupaya menggambarkan Rusia sebagai benteng “nilai-nilai tradisional” dan benteng melawan ide-ide liberal barat.

Tahun lalu Putin meminta para wanita untuk memiliki hingga delapan anak untuk mengamankan masa depan demografi negara tersebut.

Juru bicara Putin, Dmitry Peskov yang menggambarkan angka kelahiran yang rendah sebagai bencana.

Ia katakan menghentikan penurunan tersebut termasuk di antara prioritas utama bagi seluruh pemerintah dan seluruh negara.

Undang-undang tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka anggap undang-undang itu dapat menjadi panggung bagi hak-hak perempuan untuk semakin terkikis.

“Pesannya jelas: melahirkan, dan selesai,” Olga Suvorova. Ia seorang aktivis hak asasi manusia yang bekerja dengan korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Krasnoyarsk, Siberia, seperti dikutip dari The Guardian.

“Perempuan pada dasarnya diubah menjadi wadah untuk melahirkan anak. Tanpa memperhitungkan keadaan, motivasi, dan apakah mereka bercita-cita untuk berkarier atau berkeluarga.”

Pada tahun 2022, Duma sahkan undang-undang kriminalisasi tindakan apa pun yang terkait hubungan seksual non-tradisional terkait LGBTQ+ yang memang dilarang di negara tersebut.