Saat DBH Dipangkas, Wali Kota Sempat Curhat ke Presiden

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, sempat curhat kepada Presiden Joko Widodo saat dana bagi hasil (DBH) migas dipangkas Kementerian keuangan hingga 50 persen.

Pada 2014 kebawah Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan DBH migas Rp 1 triliun. Namun pada 2015 hanya Rp 500 miliar. Kondisi itu dianggap tak sebanding, karena Kaltim menyumbang devisa negara cukup besar.

“Bapak (Presiden) harus hitung berapa puluh tahun Kaltim menyumbang devisa negara sangat besar. Kenapa dipangkas pada Desember 2015 disaat mau bayar kegiatan uang tidak ada karena dipangkas 50 persen,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya DBH migas menjadi sumber utama APBD. Sehingga ketika dipangkas, membuat Pemerintah Kota Balikpapan kelabakan karena harus membayar proyek maupun kegiatan yang telah berjalan.

“DBH ini jantungnya APBD kita. Terutama dari migas dulu dibawah 2015 kita dapat Rp1 riliun tapi sejak 2015 itu dipangkas 50 persen tinggal 500 miliar DBH,”ujarnya.

Tidak hanya itu kata Rizal, Pemeringtah Kota Balikpapan juga harus dipusaingkan kembali karena Kementerian Keuangan juga meminta agar mengembalikan kelebihan dana salur yang jumlahnya mencapai Rp 135 miliar.

“Rp135 miliar suruh bayar oleh Kementerian Keuangan tapi mereka bilang ngak usah bayar kita potong saja dari DBH yang ada,” ujarnya.

“Kemudian kita bayar kelebihan dana sertifikasi guru  Rp 27 miliar kalau nggak salah sehingga kita harus mengembalikan itu,”

Pemangkasan DBH tersebut, berimbas pada ekonomi Kaltim. Karena bukan hanya Pemerintah Kota Balikpapan yang DBH nya dipangkas. Namun juga Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten dan Kota lainnya.

“Makanya pertumbuhan ekonomi Kaltim minus satu-satunya provinsi di Indonesia pertumbuhan minus,” ujarnya.