Sampaikan Pemandangan, Fraksi DPRD Balikpapan Soroti Program Prioritas APBD Perubahan 2024

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – DPRD bersama dengan Pemkot Balikpapan melaksanakan rapat paripurna. Dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nopen Wali Kota atas Raperda Tentang Perubahan APBD tahun 2024, Senin (19/8/2024).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle dan dari. Pemkot diwakili Sekda Muhaimin dan dihdiri sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Sabaruddin Panrecalle mengatakan, bahwa dalam Paripurna tersebut, yang paling disoroti oleh Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan adalah masih tentang persoalan banjir. Meski sudah menggelontarkan anggaran yang begitu besar, namun upaya mengurai banjir dianggap belum tuntas.

“Anggaran yang digelontorkan begitu banyak dan dewan mendukung upaya itu. Namun, berbanding lurus dengan kegiatan yang ada. Salah satunya banjir yang masih belum tuntas,” ujarnya kepada media usai paripurna di Hotel Gran Senyiur, Senin (19/8/2024).

Oleh karenanya, lanjutnya, pihaknya pun mendorong Pemerintah Kota untuk menjadikan problem tersebut sebagai atensi khusus, guna membenahi dan menuntaskan persoalan banjir.

“Itulah poin terpentingnya,” tegas politisi Gerindra itu.

Menurutnya, selama Paripurna penyampaian pemandangan fraksi, yang masih paling mendominasi adalah tiga persoalan yang dialami Kota Balikpapan yakni banjir, pendidikan dan kesehatan.

Sehingga, tambahnya, tiga pointer ini yang selalu mencuat ketika agenda itu diparipurnakan.

“Dan semua tiga poin penyampaian itu murni hasil dari pemandangan Fraksi-fraksi itu sendiri,” tuturnya.

Anggaran super prioritas

Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, dimana para fraksi tetap mempertanyakan kegiatan super priorotas diharapkan mereka tetap memantau kita,agar anggaran itu dimaksimalkan dan tidak ada keterlambatan. Karena waktu pengesahan APBD Perubahan 2024 tinggal 3 bulan.

“Dan anggaran yang didapat juga super prioritas, sehingga bisa dilaksanakan sesuai harapan yang ada,” kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan, dalam APBD perubahan ini ada kenaikan Rp 300 miliar, dimana anggaran ini untuk program prioritas yang sifatnya wajib seperti gaji. 

“Tentu terkait juga dengan pelaksanaan RPJMD Kepala daerah,” akunya.

Dimana usulan fraksi juga terkait penanganan banjir, salah satunya DAS Ampal. Yang akan tetap terus berproses tiap tahunnya. Dari hulu ke ilirnya.

“Pengendalian banjir juga terus dimaksimalkan, salah satunya dengan pembuatan bendali atau bozem,” tutupnya.