Sebagai Kota Penyanggah Ibu Kota Negara, Balikpaan Ajukan Rp 50 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur

BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Pasca ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan alokasi anggaran Rp 50 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur guna mendukung Ibu Kota Negara.

Pasalnya, Kota Balikpapan akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara, karena merupakan pintu gerbang Kaltim. Sehingga seluruh aktifitas di Ibu Kota Negara pasti dilakukan di Kota Balikpapan karena ada bandara dan pelabuhan internasional.

Beberapa infrastruktru tersebut, diantaranya pembangunan kampus ITK (Institut Tekhnologi Kalimantan), kemudian Poltekba (Politekhnik Balikpapan). Termasuk juga perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sepinggan

“Kira-kira yang kita ajukan itu hampir Rp 50 triliun lah, beberapa proyek strategis nasional seperti ITK,  kemudian Poltekba Bandara Sepinggan, pembangunan jalur dari Tol Balikpapan – Samarinda ke Bandara Sepinggan,” ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

“Kayak ITK , sebagain kampusnya sudah ada, kan lahannya sudah ada 140 hektar tinggal 160 hektar (belum dibebaskan). Karena kalau proyek startegis nasional itu pembebasan lahan bisa ditunjang oleh APBN,”

 Kemudian sejumlah jalan di dalam Kota Balikpapan yang statusnya jalan negara, juga perlu perluasan dan pengembangan. Mengingat rata-rata jalan di dalam Kota Balikpapan masih terlalu sempit hanya bisa dilalui dua kendaraan roda empat.  

“Pemindahan jalan didepan bandara, karena kan terlalu sempit. Karena ini kan bebannya beratk, karena jalan-jalan kita kan kecil. Karena ini kan bebannya alam berat lalu lintas akan padat, jalan-jalan kita kan kecil. Kemudian sistem transportasi,” ujarnya.

Rizal mengungkapkan, dari pengajuan Rp 50 triliun tersebut, tidak termasuk pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semua akan dibiayai oleh pihak swasta

“Yang jembatan tol itu swasta, kemdian coastalroad swasta. Tapi kan yang lain kita perlu dukungan pemerintah. Kalau bisa sebelum Pusat Pemerintahan dibangun, sudah lebih dulu infrastruktruk di Balikpapan dibangunm” ujarnya.

Kata dia, jika proyek-proyek tersebut, tidak jadi proyek strategis nasional, alokasi dana bagi hasil (DBH) Kota Balikpapan dinaikkan. Tapi juga, Pemerintah Pusat juga membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung Pusat pemerintahan.

“Atau kalau tidak jadi proyek strategis nasional, tapi bida dikombinasikan dalam DBH, jadi DBH nya dinaikkan dan kita dapat proyek–proyek khusus dari Pemerintah Pusat,” ujarnya

“Saya juga usul ke Gubernur (Kaltim) lahan yang masih nganggur 170 hektar (milik Pemerintah Provinsi) itu dimaksimalkan yang dikawasan Industri Kariangau sebagai, jadi kawasan Industri Kariangau bisa kita kembangkan lebih baik.”