Sekolah Penggerak Upaya Percepatan Transformasi Pendidikan, Di Kaltim Ada 165 Sekolah Penggerak  

BALIKPAPAN,  Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi adanya sekolah penggerak di seluruh kabupaten kota Indonesia termasuk Provinsi Kaltim.  Di Provinsi Kaltim terdapat 165 sekolah penggerak yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Terbanyak di kota Samarinda.

Hetifah berharap Kota Balikpapan menjadi rujukan atau pendorong percepatan peningkatan mutu sekolah melalui program sekolah penggerak yang juga menjadi program perioritas Kementerian Pendidikan.

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi Program Sekolah Penggerak untuk Pendidikan Berkualitas  yang diselenggarakan Balai Guru Penggerak Kaltim dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah, di Novotel, Balikpapan, Senin (19/6/2023) siang.

“Arahnya nanti seluruh sekolah akan menjadi sekolah penggerak,” ujar Hetifah usai membuka sosialisasi program sekolah penggerak.

Menurut Hetifah faktor lainya yang ikut pengaruhi perkembangan sekolah penggerak yakni kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus memiliki komitmen kuat untuk berubah kearah yang jauh lebih baik.

“Komitmen kuat dari kepala sekolah ini penting. Kalau gak ada susah,” tandasnya.

Menurutnya ada 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi yakni ekosistem, guru, kurikulum, sistem penilaian dan pedagogi.

Menyinggung kurikulum pendidikan, Politisi Golkar ini menambahkan kurikulum pendidikan yang diterapkan selama ini membuat kondisi psikologi soal siswa masih bermasalah. Karena itu Hetifah dan Kemendikbud Dikti membuat UU tentang pendidikan dan Layanan psikologi.

“Karena bagi anak-anak. Kan yang penting itu keseimbangan, kebahagian lah ujung-ujungnya. Untuk apa kita paksa mereka belajar sedemikian rupa  tapi tiap pagi sakit perut karena tegang. Itu dialami anak kita, kemudian mereka stress,  kadang-kadang tidur tidak nyenyak. karena malas sekolah besoknya. Itu kan agak anak,” ulasnya.

Tidak heran dari situasi seperti itu memunculkan kasus perundungan antar siswa di sekolah. “Kemarin saya melatih 15 anak muda buat skrip untuk fillm di Balikpapan. Salah satunya buat skrip tentang perundungan. Jadi banyak sekali anak-anak alami berbagai hal. Bukan hanya siswa tapi juga ada hal masalah terkait dengan guru, termasuk masalah pendanaan dalam problematika pendidikan. Tentu ini harus dicari jalan keluarnya,” tandasnya.

Pada kesempatan sama  Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltim Wiwik Setiawati menambahkan sekolah penggerak dapat diikuti sekolah swasta dan negeri. Saat ini dari 165 sekolah penggerak paling banyak di kota Samarinda karena sudah mulai sejak angkatan 1 hingga angkatan 3 atau masuk tahun ke III sekolah penggerak.

Sekolah penggerak ini jelas Wiwik merupakan transformasi sekolah untuk tahap awal seleksi diikuti kepala sekolah dan wajib lulus. Selain itu wajib menerapkan kurikulum merdeka.

“Nanti dapat pendampingan selama 3 tahun dari pemerintah pusat. Baik menyangkut tata kelola, kurikulumnya, cara mengejar. Nanti dia menjadi contoh bagi sekolah lainya,” katanya.

 Pemerintah saat ini masih menetapkan kuato untuk menjadi sekolah penggerak dengan klasifikasi yakni kepala sekolah mengikuti dua tahap seleksi.

“Yakni menulis essay yang berkaitan dengan 10 kompetensi kepala sekolah penggerak, simulasi mengajar dan wawancara,”ucapnya.

Mereka yang ikuti seleksi ini akan mengikuti pendampingan hingga 3 tahun kedepan. “Nanti di tahun ajaran baru 2024 ini akan ada lulusan dari angkatan pertama dari sekolah SMP dan SMA,” sebutnya.

Sekolah penggerak ini berlaku juga mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA baik negeri maupun swasta.

“Kalau di SMK itu bukan sekolah penggerak tapi namanya sekolah menengah kejuruan pusat unggulan (SMKPK). Itulangsung dikelola dikti,” tambahnya.

Sekolah penggerak ini ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan, tidak ada kekerasan/bulying, target sekolah sesuai dengan assesment awal.

“Target dalam 3 tahun minimal sudah ada perubahan minimal satu tahap loncatan . evaluasi tiap saat tiap bulan ada evaluasi namnya PMO (program managemen office). Kalau ada permasalahan tidak dapat dipecahkan dibawa ke PMO daerah. Tiap bulan itu ada,”tambahnya.

Sosialisasi ini diikuti perwakilan kepala sekolah, pengawas sekolah, pengurus PGRI termasuk perwakilan media.