Selama PPKM Darurat 14.778 KPM di Balikpapan dapat bantuan 10 Kg Beras dari Kemensos

Simbolis penyerahan bantuan 10 kg beras oleh Bulog Kaltim bagi warga tak mampu di Balikpapan (dokumentasi)

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pasca diterapkannya PPKM Darurat di Kota Balikpapan, Kementerian Sosial (Kemensoso) melalui Bulog Kaltim membagikan 10 kg beras bagi 14.778 keluarga penerima manfaat (KPM).

Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud bersama Kepala Bulog Kaltimra Arrahim Karimullah dan Kadinsos Balikpapan Purnomo menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan warga KPM dan pelepasan kendaraan distribusi beras untuk diberikan kepada masyarakat yang mendapat program Keluarga Harapan dan bantuan sosial tunai.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Purnomo mengatakan, bantuan telah mulai disalurkan pada Minggu (18/07/2021). Mereka yang mendapatkan bantuan beras itu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Hari ini tadi kegiatan penyerahan beras kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunasi (BST) dari Kemensos yang ditujukan peda warga miskin yang terdata di DTKS,” ujarnya, kepada Inibalikpapan.com, Minggu (18/7/2021)

Dia mengatakan, dari jumlah 14.778 KPM itu yakni sebanyak 6.176 merupakan PKH dan 8.602 merupakan BST. Pembagian beras bagi warga tak mampu itu dilakukan serentak diseluruh Indonesia.

“Pada hari ini serentak se-Indonesia diperintahkan oleh Presiden kepada Bulog untuk menyalurkan dua program tersebut KPM dimasing-masing kabupaten kota,” ujarnya.

Beras tersebut disalurkan pihak ketiga yang telah ditunjuk, langsung kepada warga. Bantuan 10 kg itu hanya satu kali. Karena hanya khusus saat diterapkan PPKM Darurat saja.

“Pola pembagiannya yang saya dapat informasi tadi dari Kabulog Kaltim melalui pihak ketiga yang langsung menympaikan ke rumah-rumah keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara terkait rencana pembagian uang tunai dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih terus dikaji. Wali Kota Rahmad Mas’ud yang akan mengumumkan sendiri ketika berjalan.

“Pemkot masih mengkaji, Wali Kota yang akan mengumumkan apa yang akan diberikan, yang sudah berjalan yang rutin dari Pemerintah Pusat yang terdata di DTKS,” tukasnya.