Siapkan SDM, Perangkat dan Sistem, KPK Mulai Mei Perluas Monitoring ke Daerah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –  KPK mengingatkan pejabat dan kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam menjalankan amanah. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan meminta pejabat daerah berhati-hati karena sebentar lagi KPK akan turun ke daerah memperluasan pengawasan terutama dari enghasil migas atau daerah kaya SDA.

Agus menyebutkan kasus korupsi yang banyak ditangani KPK sebagian besar kasus suap. Para pelaku korupsi ini banyak terkena dalam operasi tangkap tangan.

“Suap yang paling banyak dalam operasi tangkap tangan. Kita akan perluas monitoring ke daerah jadi  tolong jangan lakukan itu,” ungkapnya  saat menutup acara kordinasi dan supervisi sektor Energi tahun 2016, di Balikpapan (6/4/2016).

Agus menjelaskan yang dimaksud dengan perluasan monitoring adalah melakukan pemantau ke daerah-daerah khususnya daerah penghasil migas atau daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Diapun kini tengah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat kerja KPK, SDM dan perbaikan sistemnya.

“Sekarang ini lagi kita kerjakan. Nanti peralatan ditambah, SDM ditambah termasuk sistem diperbaiki sehingga monitoring kita jauh lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya,” terangnya.

Ada acara kordinasi dan supervisi sektor energi, Agus Rahardjo membacakan hasil  kuisioner peserta terkait pengalaman sehari-hari yang bersentuhan pada kasus korupsi.

Suap salah satu kasus yang bisa terjadi disemua urusan  dan kapan saja. ” Bisa terjadi saat penerimaan pegawai dikantor bapak ibu, mulai saat mutasi atau promosi jabatan. Berhubung dengan perizinan, pelelangan, investasi. Jadi tolong karena tangkapan terakhir adalah suap semua, ” tukasnya.

Dimintai tanggapan soal itu, Bupati Kukar Rita Widyasari mendukung penuh langkah KPK Menurutnya suap menjadi modus korupsi yang bisa terjadi kepada siapapun termasuk kepala daerah.

“Itu yang paling membahayakan kepala daerah. Apalagi seperti saya yang daerah yang banyak proyeknya. Kadang-kadang godaan itu memang berat,” tuturnya.

Karena itu kepala daerah katanya harus menghindari godaan itu dengan tidak melakukan kontak langsung dengan pihak yang mengikuti proyek daerah. “Sebab jika sudah masuk dalam OTT  ya selesai. Dan saya sekarang ini sampai menghindari telpon. Kan Wats app itu terbuka untuk umum. Kadang-kadang ada orang mau ketemu ini-ini saya gak jawab saya gak berani karena rayuan itu ada dimana-mana jadi kaya nerbitkan rekomendasi ini, proyek ini ya memang bisa sangat terbuka,” terangnya.

“Bagi bawahan saya percaya sepenuhnya kepada mereka untuk melelang. Saya percayakan kepada kepala Dinas yang saya pilih,” tukas wanita berjilbab ini.