Sidak Komisi III DPRD ke Grand City, Temukan Bendali Tak Layak

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com —  Setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan pengembang perumahan Grand City yakni PT Sinar Mas, Komisi III DPRD Balikpapan langsung melaksanakan sidak ke lokasi pada Senin sore (11/4/2022).

Dalam sidak tersebut, dihadiri Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum,  termasuk perwakilan pengembang Sinar Mas untuk memberikan penjelasan di lapangan.

“Apa yang dikatakan pengembang sewaktu RDP tidak sesuai fakta di lapangan. Ditemukannya Bozem di empat titik, tapi tidak layak digunakan sebagai pengendali banjir, ternyata apa yang dikatakan jauh berbeda dengan di lapangan,” ujar Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang ditemui seusai sidak di Perumahan Grand City, Senin (11/4/2022).

Kata Oddang, seharusnya setiap bozem dicantumkan terkait luasannya, tapi kenyataan tidak ada. Pihaknya minta kepada dinas terkait untuk mengawasi terus, sehingga dapat menuntaskan persoalan Bozem tidak layak ini  yang berdampak banjir di wilayah Tumarintis.

“Semoga ini tidak hanya wacana, karena sudah kesekian kalinya kami sidak. Dan semoga saja karena ini sidak di bulan Ramadan maka bisa segera terealisasi. Bukan hanya wacana terus tidak ada penyelesaian,” serunya.

Oddang mengungkapkan keadaan yang terjadi beberapa tahun di Balikpapan Baru yang masih dalam ruang lingkup PT Sinar Mas Group. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah digelontorkan sebesar Rp 1,5 Triliun tetapi permasalahan banjir tidak menemukan hasil.

“Bagaimana seandainya kalau  kita tidak awasi Grand City ini. Apalagi air datang dari Balikpapan Utara yakni Karang Joang dan sebagian wilayah Balikpapan Tengah yaitu Sepinggan Pratama, dan B Point mengarahnya kesini,” paparnya.

Pihaknya akan menunggu tindak lanjut dan pertanggung jawaban dari para OPD terkait dan para pengembang, untuk penanganan bozem hingga usai lebaran nanti. Selanjutnya akan dipanggil kembali untuk menanyakan penyelesaiannya. 

“Kami menaruh harapan. Mudah-mudahan ada realisasinya bukan hanya wacana saja,” pintanya.

Seperti halnya, dua bendali ini minta untuk tersedia tutup dan bukanya sejak sidak sebelumnya. Namun, hingga saat ini tidak dipasang juga.

Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara ini tidak melarang investor yang masuk ke Balikpapan akan tetapi harus mempunyai estetika sehingga Balikpapan tidak menanggung resiko yang berat.

“Tapi tolong jangan sampai Balikpapan ini jadi korban. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Ibu Kota Negara. Ini baru kurang lebih 20 persen dibangun sudah seperti ini, apalagi sudah dibangun 50 persen. Memang mereka cari duit tapi tidak seperti ini,” pungkas politikus Hanura ini.