Skema Pembiayaan Proyek Air Bersih Sepaku-Semoi Bagian Hilir Masih Dimatangkan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Direktur Utama PDAM Balikpapan, Yudi Saharudin mengungkapkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku-Semoi masih dalam tahap pembahasan skema pembiayaan.

Sepaku – Semoi PPU, jadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Balikpapan.

Menurut Yudi, proyek senilai Rp2,1 triliun ini akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dengan kapasitas 500 liter per detik ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. Sementara tahap kedua dengan kapasitas yang sama diperkirakan berjalan pada pertengahan 2027.

Dalam struktur proyek ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk bagian hulu, sementara untuk hilir, tanggung jawabnya ada pada Pemerintah Kota Balikpapan.

Yudi menjelaskan bahwa dari total anggaran, sekitar Rp500 miliar akan dialokasikan untuk infrastruktur hulu, sementara sisanya untuk hilir. Saat ini, ada perdebatan mengenai apakah pembiayaan hilir akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau didanai oleh pemerintah daerah dan provinsi.

“Kemarin ada permintaan agar bagian hilir juga dibiayai melalui skema KPBU. Tapi saya bilang, tunggu dulu, saya harus melaporkan ini ke pemerintah kota. Kalau hilirnya juga dibiayai KPBU, artinya setiap air yang kami terima harus dibayar, dan ini berpotensi menambah beban biaya,” ujar Yudi saat paparan dihadapan Wawali Bagus Susetyo di kantor PTMB, Selasa (25/3/2025)

Ia menekankan bahwa jika pembiayaan hilir dilakukan oleh pemerintah, baik dari provinsi maupun daerah, maka keuntungan dari pengelolaan air akan masuk sepenuhnya ke pemerintah. Namun, jika menggunakan skema KPBU, ada kewajiban pembayaran ke perusahaan swasta dalam jangka panjang.

“Ada plus-minusnya. Kalau KPBU, kita punya tanggung jawab pembayaran selama puluhan tahun. Kalau didanai pemerintah, keuntungan dari pengelolaan air akan lebih banyak masuk ke kita,” tambahnya.

Untuk mencari solusi terbaik, PDAM Balikpapan berencana menggelar pertemuan dengan pihak terkait setelah Lebaran guna membahas lebih lanjut skema pendanaan yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Yudi juga menyoroti efisiensi pengelolaan PDAM Balikpapan dibandingkan kota lain seperti Bandung dan Depok. Meskipun jumlah pelanggan di Balikpapan hampir setara dengan kedua kota tersebut, pendapatan PDAM Balikpapan masih lebih rendah, sehingga perlu dilakukan optimalisasi manajemen dan operasional.

“Kami harus terus meningkatkan efisiensi dan pelayanan, karena di kota lain dengan kondisi serupa, pendapatan perusahaannya bisa lebih besar,” pungkasnya.

Dengan berbagai opsi pembiayaan yang masih dalam pertimbangan, keputusan final diharapkan bisa segera diambil demi memastikan kelancaran proyek SPAM Sepaku-Semoi dan peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat Balikpapan.