SMF Dorong BPD Serap Kredit KPR Lebih Banyak

Direktur Sekurisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan saat ini SMF selaku perusahaan pembiayaan perumahan ini dibawah Kementerian Keuangan sudah bekerjasama dengan 26 BPD di Indonesia, 11 diantaranya telah mendapat pembiayaan dan tercatat 15 BPD melakukan MoU.

“Kami sungguh-sungguh KPR bisa berkembang di indonesia. Kami mendorong BPD bisa melakukan itu, ” katanya dalam sosialisasi dan edukasi media mengenai SMF dan percepatan program 1 juta rumah,  di Makassar, 20-21 November.

SMF dalam peran penyaluran kredit perumahan tidak dapat langsung kepada konsumen melainkan kepada perbankan, termasuk BPD.

Dia melihat BPD memiliki peran strategis dalam penyaluran kredit kepada masyarakat di daerah.

SMF katanya juga sudah memiliki standar prosedur operasi (SPO) KPR BPD dan SPO kredit modal kerja -kontruksi perumahan dan SPO pembiayaan pemilikan rumah syariah yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan asosiasi bank daerah (Asbanda),  Asosiasi bank Syariah Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

“SMF ini sebagai kompor. SMF didirikan agar pemenuhan rumah KPR  bisa tercapai,” tandasnya.

Apalagi backlog rumah masih sangat tinggi. Dia menyebutkan seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang – Merauke mengalami backlog.  ” Kayak di Kalimantan Utara 30 persen dan Sumut juga 30 persen,” sebutnya.

Dari data yang ada menurut Heliantopo sekitar 75 persen masyarakat memiliki rumah melalui KPR, dengan fasilitas kredit nasihat didominasi bank pemerintah 56 persen  sedangkan rumah bertingkat pemberian fasilitas kredit didominasi oleh bank swasta 54 persen.

Pada kesempatan sama Sekretaris Asbanda Edie Rizliyanto mengatakan fokus BPD saat ini infrastruktur dan UMKM.

 Diakui realisasi penyerapan kredit rumah yang disalurkan hanya berjumlah 12.234 unit atau baru 2,4 persen sedangkan BTN mendominasi 435.114 unit.

” Kita baru tahun lalu ikut penyaluran kredit rumah KPR selama ini kan BTN,” sebutnya.

Diakui selama ini BPD fokus pada kredit komsumtif dari nasabah yang mayoritas PNS. Sehingga untuk mengurus bidang baru perlu penguatan kompetensi dan peningkatan SDM.

” Selama ini kita terlena penyaluran kredit komsumtif. Margin besar dan tidak sulit.  Sekarang tidak boleh lagi,” bebernya.