Soal Isu Tiga Periode Jabatan Presiden, Pernyataan Elit PDIP Saling Melengkapi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Soal isu tiga periode yang kini ramai dan dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo disampaikan sejumlah polisiti PDIP, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah angkat suara.

Ahmad Basarah mengatakan, tak ada yang berbeda pernyataan  Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun kader PDIP Adian Napitupulu.

“Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar,” kata Ahmad Basarah dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Dia kemudian menjelaskan, apa yang disampaikan Puan bahwa Presiden Jokowi memang tidak pernah meminta langsung untuk mengubah konstitusi agar jabatan bisa tiga periode, tidak hanya dua periode.

“Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” ujarnya.

“Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945,”

Sementara soal pernyataan Adian, sebenarnya muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Sehingga Ahmad Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.

“Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” ujarnya.

Sedangkan Hasto, mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.

Untuk itu, kata dia, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.

“Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu,” ujarnya