Soal Netralitas, Ditemukan Banyak Oknum ASN Dukung Calon di Medsos
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Persoalan Netralitas ASN menjadi salah pembahasan dalam rakor konsolidasi pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2024 bersama stakeholder Balikpapan. Secara nasional, banyak kasus oknum ASN yang memberikan dukungan kepada calon melalui media sosial.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan mengungkapkan pada Pemilu 2024 banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan ASN.
Angkanya cukup fantastis. Dukungan ASN diekpresikan dalam bentuk dukungan di media sosial. Angka pelanggaran mencapai 40 persen. Namun temuan ini merupakan pelanggaran yang terjadi secara nasional pada pemilu 2024 lalu.
Menurut Erik, Komisi ASN (KASN) telah menerima 417 laporan pelanggaran yang dilakukan ASN pada Pemilu 2024 lalu. Dari jumlah itu sebanyak 197 ASN terbukti melanggar. Mereka yang melanggar telah diberikan sanksi pembinaan oleh atasan.
” Pelanggaran ASN didominasi keberpihakan ASN di media sosial sebanyak 40 persen,” ungkap Erik dalam paparannya, Rakor konsolidasi yang diadakan Bawaslu Balikpapan, di hotel Golden Tulip, Senin (2/9/2024).
Baca juga :
Rakor konsolidasi digelar Bawaslu Balikpapan menghadirkan dua pembicara yakni Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan. Dalam rakor Konsolidasi pelaksanaan tahapan pilkada 2024, Bawaslu Balikpapan juga menghadirkan AKP Djoko Purwanto Kabag Operasional Polresta Balikpapan.
Erik menilai dalam konteks pilkada, akan semakin sulit untuk menegakkan netralitas ASN. Apalagi selama ini kasus pelanggaran tersebut masih kategori ringan. Di sisi lain belum ada sanksi berat yang dijatuhkan karena penggunaan pidana itu sebagai langkah akhir.
” Tapi kalau mau beri efek jera, itu gakkumdu harus ada contoh kasus ke masyarakat. Misalnya tangkap pelaku politik uang termasuk yang menerimanya. Sebarkan bahwa Bawaslu bersama gakkumdu serius menangani kasus ini, ” tandasnya.
Lanjut Erik, Bawaslu dapat melakukan sejumlah langkah sesuai kewenangan dalam menegakkan netralitas ASN. Diantaranya melakukan mitigasi kerawananan pilkada, peningkatan kapasitas internal dan jajaran adhoc serta kolaborasi pengawasan.
“Membuat peta kerawanan berdasarkan daerah dan isu. kemudian menyusun langkah – langkah pencegahan,” ujarnya.
Pengawasan Pilkada Butuh Keterlibatan Semua Pihak
Bawaslu Kota Balikpapan menggelar rapat konsolidasi pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 bersama stakeholder di Balikpapan.
Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti mengatakan pihaknya sudah menggelar semua kegiatan sosialisasi Pilkada 2024. Bahkan sosialisasi dilakukan hingga tingkat kecamatan.
Menurutnya dalam Pilkada 2024, Bawaslu Balikpapan meyakini bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Tapi perlu kerjasama semua pihak seperti TNI-Polri, Partai Politik dan Forkopimda, serta pihak terkait.
” Sekali kami menekankan pentingnya netralitas. Pemilu yang ideal itu harus tidak ada money politik, tidak ada hoax, tidak ada politik identitas dan lainnya, ” ujarnya.
BACA JUGA
KREDIT
