Soal Pengelolaan Lingkungan, Saling Lempar Tanggungjawab Soal Kewenangan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – WALHI Kaltim menyebut, persoalan tanggungjawab terkait pengelolaan lingkungan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota  Kabupaten sama-sama berlindung soal batas kewenangan

“Sialnya ini karena urusan vertikal, kemudian ada beberapa pembatasan kewenangan itu yang kemudian menyulitkan Pemerintah Kota atau Provinsi mengambil tindakan,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Kaltim Fathur Roziqin Fen kepada inibalikpapan

Dia lalu mencontohkan, jika perizinannya di Pemerintah Pusat maka Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota tak mau terlibat atau bertanggungjawab.

“Karena izinnya di Pemerintah Pusat, mereka (Pemerintah Daerah) enggak mau ambil kerja di situ terkait dengan kewenangan, harusnya bisa selesai di level daerah. Seperti kewenangan soal perairan, Sungai,” ujarnya.

Harusnya, meski perizinannya di Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota ikut bertanggungjawab secara kolektif. Sehingga tidak lagi dibatasi kewenangan semata.

“Misalnya konsesi izinnya Pemerintah Pusat, mereka enggak bisa, alasanya begitu.  Yang kita haruskan  kolektif, perangkat daerah itu tidak hanya dibatasi oleh kewenangan hanya persoalan izin,” ujarnya

Sementara soal tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 2018 lalu, hingga kini Pemerintah belum ada lagi menyampaikan soal audit lingkungan. Termasuk pemaparan skema pemulihan.

“Terakhir kan pasca tumpahan minyak itu tidak pernah ada lagi kita dengar dari pemerintah menyampaikan hasil auditnya, dia hanya menyampaikan secara general. Dugaan kami dia hanya memprediksi,” ujarnya,

Dia menambahkan, harus ada skema pemulihan. Hal ini yang sampai sekarang belum disampaikan ke publik. “Belum pernah dibuka ke publik. Karena selama ini hanya secara umum saja. Itu memang gak cuma butuh waktu tahunan, puluhan tahunan,” ujarnya

Seperti diketahui, kondisi Teluk Balikpapan kian memprihatinkan. Karena cemaran lakibat limbah industri, tumpahan minyak hingga batu bara.

Semakin parah, dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Karena Teluk Balikpapan menjadi jalur utama pengangkutan material untuk pembangunan IKN. Seluruh material diangkut menggunakan kapal laut.