Sosialisasi LHKPN, Wujudkan Tata Pemerintahan Bebas Korupsi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Sosialisasi pencegahan korupsi, gratifikasi, saber pungli dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini merupakan bagian dari upaya besar, dalam mendukung salah satu misi utama Kota Balikpapan yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah melakukan berbagai langkah nyata. Dalam upaya pencegahan korupsi, diantaranya telah berhasil mencapai 88,76 persen dalam aplikasi MCP. Yang merupakan alat pemantauan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. 

“Capaian ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur dan menjadi bukti bahwa kita berada di jalur yang benar, dalam mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,” ucapnya, saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Keluarga Berintegritas DPRD Balikpapan, dalam Pencegahan Korupsi, Gratifikas, Saber Pungli dan LHKPN, di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, pada hari Senin (30/9/2024).

Selain itu, capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Balikpapan juga menunjukkan angka yang menggembirakan yaitu 73,51%. Angka ini  mengindikasikan, bahwa budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Wilayah Bebas Dari Korupsi

Kota Balikpapan juga telah berkomitmen untuk menerapkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Diberbagai instansi pemerintah. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat integritas dalam birokrasi kita,” terangnya.

Sosialisasi tidak hanya memenuhi kewajiban administratif. Akan tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar. Dalam mendukung salah satu misi utama Kota Balikpapan yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

“Pencegahan korupsi gratifikasi dan pungutan liar serta pemungutan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Merupakan pondasi penting untuk memastikan pemerintah kita berjalan dengan transparan akuntabel dan bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Kata Ahmad bahwa peran keluarga dalam mendukung nilai-nilai integritas dan transparansi tidak bisa diabaikan. Peran keluarga dalam mendukung nilai-nilai integritas dan transparasi tidak bisa diabaikan. Dengan pemahaman yang sejalan keluarga turut menjadi benteng moral yang membantu menjaga prinsip-prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mencegah dan memberantas praktik pungutan liar Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Satuan Tugas Saber Pungli. Tim ini bertugas secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pemberantasan pungli dengan memaksimalkan personil satuan kerja diantaranya prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP sebagai upaya, untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap kebijakan dan program dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

“Langkah-langkah tersebut merupakan komitmen nyata kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik transparan dan bebas dari korupsi,” katanya.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk terus mendukung pencegahan korupsi. Baik di tingkat individu kelembagaan maupun dalam lingkungan keluarga. 

Bertindak sebagai narasumber dari Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, AKP Beny Ariyanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur, Kusuma Santi Wahyuningsih.