Stranas PK Setor Rp3 Triliun ke Kas Negara Dari Denda Pengendalian Perizinan Sawit dan Tambang

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menyetorkan Rp3 triliun ke negara dari pengendalian perizinan sawit dan tambang pada kawasan hutan di lima provinsi

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2024.

Stranas PK dimotori lima Kementerian dan lembaga yakni, KPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kantor Staf Kepresidenan

“Di antaranya Rp 3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara Rp30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan lima provinsi,” ujar Nawawi dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Dia mengatakan Stranas PK merupakan upaya untuk melakukan pencegahan korupsi, di Kementerian dan Lembaga. Termasuk ratusan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan KPK sebagai Koordinator.

“Stranas PK merupakan aksi pencegahan yang mengoordinasikan 117 kementerian dan lembaga serta lebih 500 pemerintah daerah,” ujarnya

Selain itu, Nawawi menyebutkan capaian lainnya yaitu perbaikan tata kelola perizinan di sektor perkebunan dan mineral batu bara hingga digitalisasi sekitar 2.000 pelabuhan dan terminal khusus.

BACA JUGA : buronan KPK

Digitalisasi itu disebut telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari gross domestic product atau nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.

Dia mengatakan layanan yang biasanya memakan waktu dua minggu, sekarang bisa selesai menjadi kurang dari sehari.

“Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD,” ucap Nawawi.

Lebih lanjut, Nawawi juga menuturkan bahwa perbaikan sektor mineral telah membuat negara mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp7,7 triliun.

Dia juga menyebut Stranas PK telah berhasil mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan penggelembungan harga atau mark-up harga di sektor konstruksi hingga 20 persen.

Terakhir, Stranas PK juga disebut berhasil menutup celah korupsi kebocoran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram.

“Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp50 triliun,” tandas Nawawi.