Sudah 16 Ribu Warga Dapat Sambungan Jargas, Berharap Tahun Depan Berlanjut

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakot Balikpapan Sri Hartini Anugraha mengatakan, kelanjutan proyek jaringan gas rumah tangga diharapkan untuk memenuhi kebutuhan akan gas yang terus meningkat seiring pertambahan penduduk di Kota Balikpapan.

“Kami sangat berharap program Jargas Sambungan Rumah Tangga (SR) dilanjutkan,” ujar Sri Hartini Anugraha atau yang akrab disapa Titin kepada media, Selasa (24/10/2023).

Ia menjelaskan, proyek yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) itu telah dilaksanakan di Balikpapan.

Sudah banyak masyarakat yang menerima manfaatnya. Disebutkan bahwa lebih dari 16 ribu jumlah Jargas tersambung di rumah-rumah warga, utamanya di kawasan Kecamatan Balikpapan Tengah.

“Jargas SR ini merupakan proyek nasional dari Kementerian ESDM RI. Di mana Balikpapan menjadi satu dari 40 kabupaten dan kota yang menerima bantuan pemasangan Jargas. Tentu sebagai proyek nasional, ada target jumlah penyelesaiannya. Nah, saat ini (target) sudah selesai dilaksanakan dalam tiga tahap. Jadi sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Titin mengatakan, saat ini Kementerian ESDM RI kembali melanjutkan penelitian untuk melaksanakan program pengembangan selanjutnya.

“Permasalahannya, hal itu baru sampai FGD (Forum Group Discussion, red). Jadi sudah dilakukan pemetaan rencana pemasangan Jargas seluruh Balikpapan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan sudah siap mengakomodasi kelanjutan pengembangan Jargas.

Di mana mapping atau pemetaan rencana pemasangan Jargas seluruh Kota Balikpapan itu telah dilengkapi dengan jalur-jalur yang akan dilalui pipa gas.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima, tindak lanjut proyek itu mengalami perubahan proses pembiayaan.

Dari yang awalnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kini akan menerapkan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

“Sampai saat ini, dari Kementerian ESDM belum ada informasi skema yang seperti apa yang akan dilaksanakan, bukan hanya di Balikpapan tapi seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Titin, peralihan dari APBN ke KPBU membutuhkan kajian lebih lanjut dan membutuhkan waktu hingga sekitar 2 tahun.

“Jadi memang saat ini dari pemerintah pusat belum ada progres. Kalau kami di Balikpapan telah menyampaikan bahwa banyak warga yang terbantu dengan adanya Jargas,” imbuhnya.

Ia berharap, program Jargas SR di Balikpapan dapat segera berlanjut.

“Kami akan lebih sering sounding atau menyampaikan kepada Kementerian ESDM agar Balikpapan menjadi prioritas tindak lanjut pengembangan Jargas,” imbuhnya.

Sementara hingga kini sebaran pembangunan jargas sejak tahun 2009 – 2020 masih rendah, yaitu 537 ribu SR. Ini terdiri dari 535.555 SR dari APBN dan sisanya 1.445 SR dari Non APBN yang tersebar 17 provinsi dan 53 kabupaten/kota.

“Kurang sekira 3,5 juta ini kalau targetnya 2024 maka anggaran diperkirakan tidak mencukupi,” ungkapnya..

Untuk mempercepat pembangunan tersebut, maka kementerian ESDM menggunakan Perpres Nomor 38 tahun 2015, tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Nah, KPBU ini mekanismenya tender kemudian dikerjakan swasta. Jadi secara bertahap pemerintah membayar pada swasta. Begitu prinsip KPBU,” urainya.

Sehingga, pengerjaan ini sama dengan ditalangi lebih dulu. Itu karena anggaran untuk pembangunan jargas tak mencukupi. Untuk percepatan diserahkan kepada swasta melalui KPBU.

“Mekanisme KPBU ini, pemerintah harus mempersiapkan studi perencanaan. Nah, perencanaan awal dimulai dengan studi pendahuluan,” jelasnya.

Studi pendahuluan ini menurut Kementerian ESDM, butuh 40 lokasi, salah satunya Balikpapan. Balikpapan mendapatkan bantuan studi pendahuluan di tahun 2021 ini.

Tujuannya, agar mengetahui kelayakan rencana kegiatan atau dalam hal ini pembangunan jargas. Dilakukan pula survei minat masyarakat untuk membayar, juga survei potensi gas alam.

“Untuk Balikpapan otomatis terkait kriteria ini memenuhi syarat. Jika nanti studi pendahuluan menghasilkan rekomendasi layak di-KPBU-kan, maka sudah ada garansi bagi kabupaten/kota,” bebernya.

Diperkirakan masing-masing kota akan mendapat 90 ribu SR pemasangan jargas. Studi pendahuluan dilaksanakan 2021, dilanjutkan detail engineering design (DED) dan lelang di 2022.

“Fisik dikerjakan di tahun 2023 – 2024. Ini selama dua tahun 90 ribu kalau menurut perkiraan rata-ratanya. Tapi kan tidak tahu nanti potensinya seberapa banyak di Balikpapan,” tutupnya.