Sudah Rp 357 Miliar Dana Penyertaan Modal yang Digelontorkan ke PDAM

Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat dengan PDAM

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Baharuddin Daeng Lala mengungkapkan, Pemerintah Kota telah menggelotorkan dana penyertaan modal ke PDAM Tirta Manggar hingga 2018 mencapai Rp 357 miliar.

Namun sayangnya, meski sudah cukup besar anggaran yang digelontorkan dari APBD Kota itu, hingga kini pelayanan air bersih ke warga jauh dari harapan. Karena masih banyak warga yang mendapatkan pelayanan air bersih.

“Pemkot Balikpapan Sudah menggelontorkan anggaran penyertaan modal dari APBD sampai tahun 2018  total Ro 357 milyar ke PDAM dari target Rp 1 triliun anggaran itu bersumber dari uang rakyat. Masa warga memohon dipasangkan air PDAM di bilang politis, yang benar sajalah,” ujarnya

Kata dia, jika PDAM tidak sanggup melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan, dia meminta agar anggaran penyertaan modal tersebut, dikembalikan dan digunakan untuk pentingan warga yang lain.

“Kalau memang PDAM tidak sanggup mempasilitasi warga lebih baik anggran itu di tarik kembali untuk kepentingan dan kebutuhan warga,. Lagi pula soal lahan kritis yang mana  yang dimaksud di Gunung Balikpapan, Gunung Tehnik hampir bersamaan warga tinggal disana dengan Pertamina,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Balikpapan maupun PDAM harusnya berinovasi dan mencarikan solusi sehingga setiap warga bisa menikmati pelayanan air bersih. Di Balikpapan Barat bahkan ada wilayah yang warganya sudah puluhan tahun belum menikmati pelayanan air bersih.

“Harus di carikan solusi yang terbaik namanya pemimpin harus selalu ada inovasi demi kepentingan dan kebutuhan pasilitas warga.Belum lagi ditempat lain yang ada di Balikpapan Barat rumah-rumah warga bahkan ada yang sudah 10 sampai 40 tahun bangunannya tapi belum ada pemasangan air PDAM,” ujarnya.

 “Seharusnya sudah sejak dari dulu di fasilitasi supaya ada pemerataan itu namanya prestasi. Itu baru soal air, belum lagi soal pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas, ataupun di RSUD,  pendidikan, dan tenaga kerja semua harus di benahi dan lain lainnya,”

“Kantor walikota itu sering disebut gedung putih karena warnanya putih semua. Sekarang ini sudah banyak berubah warna pelatarannya sudah banyak warna biru biru biru nya apakah ini bukan bahagian dari politisasi.”

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.