Syukri Wahid Ajukan Banding Ke Pengadilan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Syukri Wahid melaui pengacaranya, Agus Amri resmi mengajukan bandingkan terkait gugatannya yang putus tidak diterima oleh  Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Upaya banding tersebut diajukan oleh Sukri Wahid  melalui Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor :22/Pdt.G/2022/ PN.Bpp tertanggal 16 Agustus 2022.

Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan tanggal 10 Agustus 2022, Sukri Wahid, yang masih aktif sebagai anggota DPRD Balikpapan itu juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 940 ribu. Sesuai dengan putusan tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan nomor perkara nomor perkara 22/Pdt.G/2022/PN Bpp.

“Kami meminta kepada Pengadilan Negeri untuk membuka kembali gugatan ini dan kami akan tetap berpegang dengan dalil-dalil kami yang ada di awal.  Saat ini kita memang sedang melakukan proses banding di pengadilan negeri Balikpapan,” kata Agus Amri kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak menambah bukti-bukti dalam pengajuan banding, tetap dengan bukti-bukti yang telah diajukan sebelumnya. Karena pengajuan banding ini dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan atas bukti-bukti yang ada.

“Kalau kita bicara proses hukum untuk melakukan penambahan bukti itu hanya jika ada proses peninjauan kembali atau pemeriksaan ulang. Tapi untuk ini berbeda ini adalah pemeriksaan lanjutan atas bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Ia menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri yang tidak menerima karena menilai bahwa gugatan yang diajukan kliennya  prematur, belum saatnya atau terlalu dini karena harus menunggu hasil dari mahkamah partai yang berkedudukan di pusat atau DPP, tidak mendasar.

Karena gugatan yang dilayangkannya, bukan pada putusan partai,  namun pada proses pengambilan keputusan yang dinilai rancu. Sehingga harus dipastikan apakah prosesnya sudah sesuai aturan-aturan secara hukum baik itu kenegaraan, perundang-undangan partai politik, atau proses ini sudah sesuai dengan aturan dasar dan rumah tangga PKS.

“Sebenarnya yang kita komplain itu adalah prosesnya, karena kami nilai ada banyak hak-hak yang tidak dipenuhi dalam majelis partai ini. Karena sebenarnya yang kamu persoalan itu adalah proses putusan terhadap klien saya di partai,” tutupnya.