Peraturan Presiden

10 bulan lalu

Pemerintah Terbitkan Perpres Percepatan GovTech dan Interoperabilitas Layanan Digital

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan GovTech dan Interoperabilitas Layanan Digital Nasional. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas Hal itu dalam upaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. […]

2 tahun lalu

Presiden Teken Perpres Terkait Tunjangan Jabatan Agen Inteligen

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Presiden meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen. Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com, dalam Perpres tersebut diatur  besaran tunjangan yang diterima agen intelijen dengan jabatan fungsional setiap bulannya. Perpres 15/2022 itu ditetapkan Jokowi di Jakarta pada 24 Januari 2022. Perpres tersebut lantas diundangkan di hari yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM […]

2 tahun lalu

Presiden Tandatangani Perpres Bakal Ada Wakil Mensos

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bakal dibantu Wakil Mensos. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Adapun Perpres tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 tentang pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 […]

3 tahun lalu

Warga yang Menolak Vaksin Covid-19, Bakal Kena Sanksi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Bagi warga yang menolak vaksin covid-19 bakal kena sanksi. Hal itu mengacu pada  Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi covid-19 Dimana ada tiga sanksi yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau dan denda. […]