Tahun Depan Anggaran Perjalanan Dinas ASN dan Dewan Terpangkas 50 Persen

Kantor Balai Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) maupun anggota DPRD dalam APBD Kota Balikpapan 2021 kemungkinan terpangkas hingga 50 persen. Demikian disampaikan Wali Kora Rizal Effendi.

“Saya kira tahun depan belanja perjalanan dinas akan berkurang besar. Bisa jadi 50- persen anggaran perjalan dinas bisa terpangkas baik dari aturan maupun efisiensi, DPRD juga kena,” ujar Rizal, Kamis (19/11).

Dia mengatakan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut, setelah ada surat edaran Menteri Dalam negeri (Mendagri) agar APBD dimaksimalkan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Karena ada surat edaran mendagri yang melakukan perubahan sehingga angka perjalanan dinas akan mengecil,” ujarnya

Sebelumnya pasda awal pandemi covid-19 Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluarkan keputusan bersama Nomor 119/2813/sj Nomor 177/KMK.07/2020

Surat keputusan bersama tersebut, terkait penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional. Beleid itu diteken Tito dan Sri Mulyani pada 9 April 2020 lalu.

Menurutnya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan membantu keuangan daerah yang tergerus akibat pandemi covid-19. “Jadi otomatis itu juga membantu kita, karena kita harus efisiensi dan mengurangi kegiatan,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota terhadap RAPBD 2021 bahwa dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 200-an miliar dan dari Pemerintah Provinsi Kaltim sekitar 15 miliar juga tidak cair.

Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD juga harus melakukan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD). “Melakukan evaluasi PAD, kedua mengurangi kegiatan, ketiga melakukan efisiensi. Saya kira itu yang paling utama,” ujarnya.

Termasuk juga akan mengurangi sejumlah kegiatan yang masih bisa ditunda untuk mengantisipasi defisit anggaran. “Masih kita evaluasi PAD apa masih bisa ditingkatkan, kemudian menunda kegiatan-kegitan yang masih bisa kita tunda,” ujarnya.