Tahun Depan, DPRD Balikpapan Minta Pemkot Fokus Bangun Sekolah

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono memprioritaskan pembangunan sekolah, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur.

Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024, di DPRD Kota Balikpapan, Senin (31/7/2023).

“Sekarang kan sedang membahas APBD murni 2024. Maka sesuai pengamatan dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru, Red) 2023 kemarin, kami khususnya Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah mengunjungi beberapa lokasi (rencana pembangunan sekolah),” ujar Budiono.

Ia menjelaskan, ada dua lokasi di Balikpapan Tengah yang rencananya akan dibangun sekolah.Tepatnya di Jalan Joko Tole dan Jalan Beller.

Dipilihnya lokasi tersebut, kata Budiono, karena secara zonasi cuma ada satu SMP di Balikpapan Tengah.

Selain itu, Pemkot Balikpapan bersama DPRD Balikpapan juga membahas pembangunan sekolah di Balikpapan Timur.

Lokasi yang sudah dikunjungi DPRD Kota Balikpapan, kata dia, berada di Kelurahan Manggar.

“Kami sudah kunjungi dua lokasi itu, di Balikpapan Tengah dan Timur. Upaya kami untuk merealisasikan pembangunan itu untuk mengantisipasi PPDB,” akunya.

“Sementara untuk Balikpapan Selatan sedang dibangun sekolah di Perumahan Regency,” tambahnya.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, saat ini ada 12 ribu lulusan SD.

Namun, tidak sampai 70 persen tertampung di sekolah negeri, padahal menjadi kewajiban pemerintah.

Selain itu, Budiono juga menyebut bahwa diperlukan kepekaan dan perhatian pemerintah bersama lembaga legislatif Kota Balikpapan terhadap kondisi sekolah swasta.

Di Balikpapan, kata dia, ada tiga SMP PGRI dan ada sekolah swasta seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Azhar yang kondisinya memprihatinkan.

“Istilahnya hidup segan mati tak mau, ini contoh sekolah swasta yang harus diperhatikan agar sekolah yang muridnya sedikit, mungkin karena dari sisi sarana dan prasarananya belum memadai. Salah satunya juga kualitasnya guru, maka pemerintah harus hadir,” ungkapnya.