Tak Masuk PAD, Pemkot Soroti Karcis Parkir Mahal Saat Konser Musik Di Batakan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Terkait keluhan masyarakat mengenai harga karcis parkir di Stadion Batakan pada saat acara konser musik beberapa waktu lalu, juga mendapat perhatian Pemkot Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengtakan, memang pengadaan karvis parkir itu bukan kerja sama Pemkot nanti kita coba telusuri, stadionkan aset daerah kalau parkirnya di luar area stadion kita tanyakan nanti.

“Kita tanyaan dulu, gak boleh sebenarnya, tapi kita lihat dulu apa penyebabnya,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media, Senin (30/8/2022).

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPM Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Gasali mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya tidak mengambil keuntungan dari pengelolaan parkir di Stadion Batakan.

Menurut Gasali, pihaknya hanya mewadahi sejumlah ormas yang mengajukan untuk mengelola parkir pada saat acara tersebut.

Total ada 28 ormas yang terlibat dalam kegiatan penarikan tarif parkir di Stadion Batakan Balikpapan.

“Kalau bicara pengelola memang kita mengatasnamakan LPM Manggar, tapi di dalam itu sebagaimana hanya untuk mewadahi ada 28 OKP dan ormas yang bergabung di situ,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan bersama ormas uang yang dilibatkan, bahwa uang yang terkumpul akan dibagi rata ke masing-masing ormas.

Ia membenarkan bahwa uang parkir dikumpulkan tidak ada yang disetor ke kas daerah, seluruhnya dibagi rata dengan ormas yang terlibat.

“Hasil kesepakatan yang kemarin itu semua OKP dibagi rata. Murni kami tujuannya turun ke sana, bukan untuk mencari sesuap nasi, tapi lebih menjaga kondusifitas ketertiban yang ada di Balikpapan Timur,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, bahwa tidak semua lahan parkir yang di Stadion Batakan Balikpapan dikelola oleh LPM Manggar, karena ada lahan yang diluar langsung dikelola oleh pemilik lahan.

Sehingga dirinya mengaku dalam kegiatan konser sound seasion, dari para OKP pihaknya hanya mengumpulkan uang parkir sebesar Rp 28 juta, dikurangi biaya makan dan minum sekitar 4 juta. Dengan 300 personil, tersisa anggaran sebesar Rp 23 juta yang mereka bagi. Jadi setiap OKP itu mendapatkan Rp 840 ribu.

“Saya menjaga agar ormas ini tidak terjadi bentrok miskomunikasi makanya saya turun, untuk mewadahi mereka,” pungkasnya