Tandatangani MoU, Pemkot Balikpapan Dorong Ketersediaan Fasilitas Umum yang Ramah Bagi Disabilitas

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menandatangani kesepatakan ersama dengan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam rangka sosialisasi untuk penyediaan fasiitas umum yang ramah bagi disabilitas.

Penanatangan MoU dilakukan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Balikpapan Andi Yusri Ramli mewakili Wali Kota di Hotel Grand Tiga Mustika, Kamis (02/11/2023).

Dalam kesempatanitu, Andi Yusri Ramli yang membacakan sambutan Wali Kota, meminta camat dan lurah agar lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas terkat fasilitas umum.

“Saya mengapresiasi Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP yang telah menyelenggarakan sosialisasi ini beberapa waktu yang lalu, SIGAP juga sempat menggagas kegiatan serupa dengan sasaran SD dan puskesmas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkot Balikpapan sangat mendukung dan mendorong tersedianya fasilitas bagi kaum difabel pada berbagai sarana publik selama ini.

“Karena pada dasarnya saudar-sadara kita, para difabel ini juga punya hak yang setara sebagai warga negara dalam rangka mengakses pelayanan public maupun dalam partisipasinya dalam pembangunan,” ujarnya

Menurutmya, difabel bukan beban, tetapi asset pembangunan. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya

“Apalagi Balikpapan merupakan beranda IKN yang mengusung moto kota yang nyaman dihuni, artinya harus nyaman bagi semua kalangan,” ujarnya

Kata dia, lurah dan camat yang merupakan ujung tombak pelayanan Pemkot Balikpapan  kepada masyarakat harus bisa merangkul semua kalangan, termasuk disabilitas.

“Untuk itu saya meminta rekan-rekan camat dan lurah supaya bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik karena saudara memimpin OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat,” ujarnya

“Maka lingkungan kerja saudara harus ramah, merangkul semua kalangan tidak terkecali para difabel.” tambahnya.

Sekretaris DKK Balikpapan Hasnah Haerani mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membentuk sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi layanan akses disabilitas.

“Harapannya, dapat menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas,” katanya. Hal ini ditandai meningkatnya akses pelayanan publik bagi disabilitas dalam sektor kesehatan. Sehingga, pertemuan ini diikuti oleh seluruh pimpinan puskesmas di Kota Beriman.

Dia berharap, puskesmas bisa memahami betapa penting pemenuhan akses disabilitas di layanan kesehatan. “Targetnya mewujudkan Balikpapan sebagai kota inklusi dan ramah disabilitas,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Hasnah membuka acara mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Hasnah menuturkan, akses kesehatan disabilitas menjadi perhatian karena kemampuan pemerintah masih terbatas. Baik dalam penyediaan sarana dan sumber daya manusia yang belum dapat memahami kebutuhan difabel. Maka, Pemkot Balikpapan berupaya meningkatkan akses difabel terhadap layanan publik.

Seluruh masyarakat termasuk disabilitas harus mendapat perlakuan dan hak yang sama terhadap layanan kesehatan. Meski kini difabel masih menghadapi tantangan. “Semoga dari sosialisasi ini tenaga kesehatan, tenaga medis, sampai staf puskesmas dapat memahami pentingnya akses disabilitas di sektor kesehatan,” tuturnya.

Sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak. Layanan inklusi tidak berhasil tanpa kerja sama semua elemen masyarakat. “Harapannya sosialisasi ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, bersinergi dengan pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan kaum disabilitas,” pungkasnya.

Program Officer SIGAB Balikpapan Sugianto menjelaskan, SIGAB merupakan lembaga LSM nonprofit yang berpusat di Jogjakarta. “Saat ini, kami terprogram dengan empat provinsi di Indonesia. Ada Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Jogjakarta sendiri. Di Kaltim ada dua kota, Balikpapan dan Samarinda,” katanya.

SIGAB juga memiliki kegiatan yang bekerja sama antara Inklusi, SIGAB, dan Kementerian Luar Negeri Australia. Yaitu asesmen penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam segala lini kehidupan. “Kami sosialisasi perspektif disabilitas. Mulai apa disabilitas, jenis-jenisnya, dan layanan publik,” tutupnya