Terbatas Lahan, DPRD Minta Pemkot Tambah Sejumlah RKB
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berkomitmen memperhatikan anggaran penyediaan fasilitas pendidikan dalam APBD tahun 2024.
Hal itu merupakan upaya mempersiapkan kota minyak yang akan menjadi penyangga ibukota negara (IKN). Dimana ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai mutlak diperlukan.
Anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo menyebut jumlah sekolah dengan peserta didik yang mendaftar memang belum sebanding. Hal ini terjadi hampir secara merata di kota minyak. Tidak hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota.
“Kami pikir penambahan sekolah atau ruang kelas belajar (RKB) merupakan kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi. Soalnya tiap tahunnya terjadi penambahan jumlah siswa yang tidak berbanding lurus dengan daya tampung sekolah,” ujarnya.
Menurut Nelly penyediaan fasilitas sekolah jelas merupakan kewajiban pemerintah. Namun tetap harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan program prioritas.
Apalagi pemerintah juga berhadapan dengan persoalan ketersediaan lahan yang terbatas sementara jumlah pendaftar sekolah terus membludak setiap tahunnya. Maka tentu hal tersebut mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
“Yang jelas menyesuaikan ketersediaan anggaran. Jadi kami usulkan saat pembahasan APBD 2024 tentang tambahan ruangan kelas. Sebab hal itu yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan anggaran,” lanjut politisi Partai Golkar ini.
Nelly menambahkan di daerah asal pemilihannya saja masih terdapat sekolah tingkat dasar yang kekurangan ruang kelas. Ia menunjuk SD Negeri 021 Karang Jati, Balikpapan Tengah, yang hanya tersedia 5 ruang kelas. Idealnya sebuah SD seharusnya memiliki 6 kelas. Sehingga pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem dua shift bagi muridnya. Yakni pagi dan siang.
“Kawasan pinggiran atau tengah kota sama-sama bagian dari Kota Balikpapan. Jadi sama-sama memang harus diprioritaskan. Jadi wilayah tengah kota juga perlu perhatian. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat,” tambahnya
BACA JUGA