Terkait MEA, Legislatif Kaltim Desak Eksekutif Bikin Kebijakan Khusus Soal Tenaga Medis

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten agar membuat kebijakan khusus terhadap dunia kedokteran dan tenaga medis di Kaltim, terkait mulai berjalannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Ada sejumlah kekhawatiran dari dokter maupun calon dokter dan tenaga medis berkaitan dengan MEA. Mereka mengkhawatirkan dengan lebih diutamakannya para dokter maupun tenaga medis yang bersertifikat dari luar negeri yang nantinya akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, khususnya Kaltim,” kata anggota DPRD Kaltim, Mursidi.

“Ada sejumlah kekhawatiran dari dokter maupun calon dokter dan tenaga medis berkaitan dengan MEA. Mereka mengkhawatirkan dengan lebih diutamakannya para dokter maupun tenaga medis yang bersertifikat dari luar negeri yang nantinya akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, khususnya Kaltim,” kata Mursidi.

Apabila tidak ada kebijakan terkait dengan hal ini maka dikhawatirkan akan tercipta persaingan yang kurang sehat, terlebih akan mengancam dokter dan tenaga medis di Kaltim. Bahkan bukan tidak mungkin tenaga lokal akan “terlempar” ke perbatasan dan pedalaman, sedangkan tenaga dokter asing memenuhi mayoritas rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

“Informasi yang berkembang para dokter asing enggan ditempatkan di perbatasan dan pedalaman. Dengan mengantongi sertifikat bertaraf internasional tentu mereka meminta sejumlah fasilitas utama kepada rumah sakit dimana mereka bekerja,” ucap Mursidi.

Kendati belum ada data resmi terkait adanya dokter maupun tenaga medis asing yang masuk akan tetapi harusnya ini menjadi perhatian pemerintah dengan dinas terkait sehingga mampu menciptakan program guna memagari tenaga lokal.

Mursidi mencontohkan, sejumlah daerah telah melakukan tindakan. Bali misalnya, lebih memilih untuk tidak menggunakan tenaga dokter maupun tenaga medis asing dan lebih memilih memberdayakan tenaga lokal. Walaupun nanti dibutuhkan maka sifatnya kontrak berjangka.

Oleh sebab itu yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan sumber daya manusia dokter maupun tenaga medis lokal dengan baik melalui prioritas beasiswa ke sejumlah daerah bahkan negara yang dinilai berkualitas, maupun dengan sejumlah pelatihan.

“Program jangka panjangnya adalah dengan meningkatkan SDM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah program jangka pendek yakni adanya komitmen pemerintah untuk tidak mendatangkan tenaga medis maupun dokter asing yang sifatnya permanen,” pungkasnya.

sumber : dprd-kaltimprov.go.id