Tuntutan Tak Ditanggapi, Sopir Taksi dan Pengusaha Angkot akan Datangi Kantor Walikota Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Para sopir taksi maupun pengusaha angkutan kota menuntut Pemerintahn Kota Balikpapan mengancam akan melakukan aksi demo kembali, jika rekomendasi DPRD setempat terkait penutupan GO Jek dan Go Car dilakukan.

“Bola itu sudah ada di tangan pemerintah mau nggak mau kita akan berhadapan lagi dengan pemerintah. Apakah DPRD mau tetap bersahabat dengan kita atau kita sendiri yang langsung menghadap pemerintah. Kita hawatir orang-orang yang tidak puas dibawah ini atau tidak puas dengan kinerja pemerintah mereka akan uji petik sendiri dan bisa saja mobil itu dibakar ditengah jalan nah siapa yang akan bertanggung jawab,” ujar Ketua Forkopab Burhanuddin Noor.

“Pada intinya bola ini ada di tangan pemerintah cuma yang sekarang kita sayangkan itu sampai saat ini tidak ada rekomendasi secara tertulis dari DPRD kepada pemerintah kota makanya instansi terkait ragu untuk bertindak artinya bukti yang nyata itu tidak ada,”

Dia menganggap, Pemerintah Kota Balikpapan seolah-olah cuek, dalam kasus ini pemerintah ini melakukan pembiaran. Mereka pun kemungkinan akan melaporkan perusahaan tersebut ke aparat hukum.

“Kalau kita sih maunya agar Balikpapan ini tetap kondusif tapi yang di bawah-bawah ini yang bahaya. Yang kita mau itu tutup aplikasinya. Kalaupun jalur itu tidak bisa ditempuh kita masih ada opsi lain yakni kita bisa saja mempolisi kan pengusahanya, artinya terlepas dari itu kita bisa menempuh jalur hukum menjadikan ini sebuah kasus dan kita pastikan dalam waktu dekat kita sudah ada pengacara,” ujarnya.

Menurutntya, ada pelanggaran yang dilakukan go car meskipun Go Jek mengantongi izin gangguan lokasi. Penerimaan tenaga kerja yang disertakan materai itu nilai Burhanuddin sebagai bukti bahwa perusahaan itu berjalan tidak sesuai dengan izinnya.

“Tapi kita masih punya hati baik makanya kita menunggu dalam satu minggu ini,kalau masih tidak ada hasil maka kita akan datang lagi dan tanya keperintah kota maunya bagaimana. Alasannya tadikan karena tidak ada rekomendasi tertulis dari DPRD sebagai surat untuk penyegelan,kalau secara lisan ada,” ucapnya.

“Hanya seolah-olah surga dikuping saja kenapa tidak sampai ketelinga walikota padahal kita demo depan walikota tapi knapa tidak ada yang melapor ke walikota kan tidak masuk akal. Seharusnyakan Dishub atau BPMP2T melapor dong kewalikota,persoalan besar saja walikota tidak tau bagaimana dengan persoalan kecil.”