Uni Eropa Bakal Cabut Sanksi Kepada Suriah Dengan Syarat

DAMASKUS, inibalikpapan.com  – Enam negara anggota Uni Eropa telah meminta blok tersebut untuk menangguhkan sementara sanksi terhadap Suriah di berbagai bidang seperti transportasi, energi, dan perbankan, menurut sebuah makalah yang dikutip oleh Reuters.

Para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas pelonggaran sanksi terhadap Suriah selama pertemuan di Brussels pada 27 Januari.

Para pemimpin Eropa mulai menilai kembali kebijakan mereka terhadap Suriah setelah penggulingan presiden Bashar al-Assad oleh pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Dokumen tersebut, yang ditandatangani oleh Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, Finlandia, dan Denmark, mengatakan bahwa Uni Eropa harus segera mulai menyesuaikan sanksi.

Namun demikian, makalah tersebut juga memperingatkan bahwa jika harapan Uni Eropa untuk menghormati hak asasi manusia dan kaum minoritas tidak terpenuhi, sanksi tak akan dicabut.

Bahkan, akan ada penerapan mekanisme snapback pada sanksi yang telah dicabut.

Minggu lalu, AS mengeluarkan pengecualian sanksi untuk transaksi dengan lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan dalam upaya untuk memperlancar arus bantuan kemanusiaan.

Enam anggota UE mengatakan blok tersebut harus mencabut sanksi untuk memfasilitasi penerbangan sipil, mengevaluasi ulang sanksi terhadap barang-barang bernilai tinggi, mencabut larangan ekspor teknologi minyak dan gas, dan membuka kembali jalur keuangan antara UE dan Suriah.

Mereka juga mengatakan sanksi terhadap anggota pemerintahan Assad dan para pendukungnya harus tetap berlaku.

Pencabutan sanksi terhadap HTS harus menjadi bahan diskusi di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

Suriah Desak AS Cabut Sanksi

Serta harus ada koordinasi dengan mitra dekat, kata surat kabar itu.

Selain itu perlu ada penilaian bersama kami terhadap entitas yang terdaftar HTS dan pemimpinnya (Ahmed) Al-Shara’a dan perkembangan di lapangan di Suriah.

Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, bertemu dengan menteri luar negeri baru Suriah, Asaad Hassan al-Shibani, pada hari Minggu di Riyadh, tempat para diplomat tinggi Timur Tengah dan Barat berkumpul untuk membahas situasi di negara itu.

“Kini saatnya bagi pemimpin baru Suriah untuk mewujudkan harapan yang telah mereka ciptakan. Melalui transisi yang damai dan inklusif yang melindungi semua kelompok minoritas,” katanya. “Selanjutnya, kami akan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa tentang cara meringankan sanksi,” imbuhnya.