Upaya Balikpapan Kurangi Dampak Perubahan Iklim: Jaga Hutan, Larang Pertambangan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa pemerintahannya menaruh perhatian terhadap isu perubahan iklim.

Rahmad menyampaikan hal ini dalam rangkaian kegiatan Rakernas XVII Apeksi 2024. Tepatnya di agenda Knowledge Management Forum (KMF) & Water Management Forum (WMF), Senin (3/6).

“(Mengurangi dampak) perubahan iklim, tentunya kami Kota Balikpapan sangat-sangat peduli. Itu menjadi program strategis kami untuk cinta terhadap lingkungan,” kata Rahmad di hadapan para delegasi kegiatan.

Kata Rahmad, salah satu langkah yang pemkot lakukan adalah dengan menjaga hutan kota setempat. Dengan tujuan mengurangi dampak perubahan iklim. “Memelihara hutan kami, artinya memelihara Balikpapan,” ujarnya.

Tak cuma itu, Rahmad juga menyinggung soal kondisi Balikpapan diapit oleh daerah-daerah penghasil tambang batu bara.

Meski kondisinya begitu, Rahmad menyatakan komitmen bahwa kota yang ia pimpin tidak boleh ada aktivitas pertambangan.

“Walaupun 65 persen tanah kami mengandung batu bara. Tetapi alhamdulillah, para pendiri kami membuat komitmen tidak boleh ada pertambangan,” ujarnya.

Pemkot juga menegaskan komitmen itu dalam aturan. Tercantum dalam Perwali Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara.

Perubahan Iklim Fokus Utama

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam merespon baik forum ini yang menjadi salah satu dari belasan rangkaian acara Rakernas APEKSI XVII di Balikpapan. Kegiatan juga dihadiri sejumlah narasumber antara lain dari World Bank. 

“Apa pun isu global saat ini, baik perubahan iklim maupun pandemi atau kebencanaan, biasa pemerintah kota menjadi fokus utama warga,” katanya.

Dalam hal ini Pemerintah Kota dianggap paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di suatu daerah. Misalnya persoalan kesehatan, di mana warga akan langsung protes kepada pemerintah kota. Termasuk juga persoalan infrastruktur seperti jalan negara dan provinsi yang bermasalah, maka pemerintah kota akan menjadi sasaran keluhan warga.

“Jadi sebenarnya isu global tersebut memberikan dampak secara lokal. Maka pembahasan kita sangat strategis. Karena ada regulator dari dinas terkait dan operator dari BUMD dalam hal ini PDAM. Jadi forum ini sangat penting,” tuturnya.

Ia berharap pertemuan ini dapat jadi awal mempertemukan seluruh BUMD. Karena ini bisa mengkoordinir banyak sekali persoalan. 

“Maka saya harap kegiatan ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh beberapa rekomendasi. Diantaranya restrukturisasi regulasi dan kebijakan yang terintegrasi hulu-hilir dalam hal upaya adaptasi perubahan iklim. 

Terutama ke dalam seluruh dokumen dan menjadi prioritas perencanaan pembangunan baik pusat hingga ke daerah.

Kedua meningkatkan keterlibatan serta kompetensi masyarakat dan memasukkan isu perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan. Juga perlu dilakukan penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemerintah dan antar daerah.

Selanjutnya penting utnuk membuka informasi dan peluang pendanaan iklim yang bersumber bukan hanya dari APBN dan APBD, termasuk mendorong kontribusi swasta. 

Serta penetapan kebijakan mandatory spending untuk belanja APBN dan APBD dalam hal perubahan iklim dan peningkatan layana air minum.

Dan untuk informasi, rekomendasi tersebut telah disampaikan Pokja Perubahan Iklim kepada perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BNPB.