Utusan PBB Temui Sharaa di Suriah Desak Transisi Pemerintahan Inklusif
DAMASKUS, inibalikpapan.com – Utusan PBB untuk Suriah temui komandan pemerintahan baru Suriah, Ahmed al-Sharaa atau yang sempat dikenal sebagai Abu Mohammed al-Golani pada Senin (16/12/2024).
Pertemuan ini adalah bertujuan untuk transisi Suriah yang inklusif berdasarkan resolusi sembilan tahun Dewan Keamanan.
Komando Umum yang berkuasa di Suriah, dalam pernyataan terpisah tentang pertemuan hari Minggu dengan Geir Pedersen dari PBB, mengatakan mereka telah membahas perlunya meninjau Resolusi Dewan Keamanan 2254.
Penguasa baru Suriah katakan bahwa resolusi tersebut perlu pembaharuan agar sesuai dengan kenyataan baru, begitu kutip dari Associated Press.
Pertemuan tersebut menandai salah satu pertemuan internasional paling penting bagi Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
HTS muncul sebagai kekuatan yang berkuasa di Damaskus sejak menggulingkan Bashar al-Assad lebih dari satu minggu yang lalu.
Foto-foto pertemuan tersebut memperlihatkan Sharaa mengenakan blazer dan kemeja terbuka saat bertemu dengan Pedersen, utusan PBB untuk Suriah sejak tahun 2018.
Negara-negara barat dan regional anggap HTS sebagai kelompok teroris dan regional. Sedangkan Turki yang telah lama menjadi salah satu pendukung internasional utama oposisi Suriah.
Pemerintahan baru di Damaskus telah menetapkan sedikit rincian tentang pemikirannya untuk langkah selanjutnya bagi Suriah.
Suriah kini berusaha bangkit dari lebih dari lima dekade pemerintahan tangan besi oleh keluarga Assad dan hampir 14 tahun perang saudara yang menghancurkan.
Perdana Menteri baru Mohammed al-Bashir, yang sebelumnya memimpin pemerintahan yang berafiliasi dengan HTS di provinsi Idlib, mengatakan dia akan tetap menjabat hingga Maret.
Pedersen memberi pengarahan kepada Sharaa tentang hasil pertemuan internasional di Yordania pada hari Sabtu, kata pernyataan dari kantornya.
“Utusan Khusus tersebut memberikan penjelasan singkat tentang hasil Pertemuan Internasional Aqaba. Pertemuan tersebut menekankan perlunya transisi politik yang kredibel dan inklusif milik warga Suriah dan pemimpinnya, berdasarkan prinsip-prinsip resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2254 (2015),” kata pernyataan dari kantor Pedersen.
“Utusan Khusus tersebut menekankan niat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan semua bantuan kepada rakyat Suriah.”
Fokus Diplomasi Berdasar Resolusi PBB 2254
Resolusi PBB 2254 telah muncul sebagai titik fokus diplomasi atas Suriah sejak penggulingan Assad dan saat ia melarikan diri ke Rusia.
Pengesahan awal resolusi tersebut adalah tahun 2015 di puncak konflik. Resolusi ini yang bermula dari protes pro-demokrasi terhadap pemerintahan Assad pada tahun 2011.
Lalu, resolusi tersebut dapatkan persetujuan setelah Rusia melakukan intervensi militer di pihak Assad, yang mendukung pemerintahannya.
Resolusi tersebut menyatakan dukungan untuk proses politik pimpinan Suriah yang difasilitasi oleh PBB.
Dalam target enam bulan, menetapkan pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian serta menetapkan jadwal dan proses untuk menyusun konstitusi baru.
Resolusi tersebut selanjutnya menyatakan dukungan untuk pemilihan umum yang bebas dan adil, yang terselenggara berdasarkan konstitusi baru dalam waktu 18 bulan.
“Sharaa menekankan pentingnya kerja sama yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah warga Suriah. Perlu ada fokus pada persatuan wilayah Suriah, rekonstruksi, dan pencapaian pembangunan ekonomi”, kata pernyataan Suriah.
Sharaa berbicara tentang perlunya kehati-hatian dan ketepatan dalam tahap transisi dan rehabilitasi lembaga untuk membangun sistem yang kuat dan efektif.
Pemimpin baru Suriah juga tekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang aman untuk pemulangan pengungsi serta dukungan politik dan ekonomi.
“Pemimpin baru Sharaa menunjukkan perlunya menerapkan langkah-langkah ini dengan sangat hati-hati. Serta ketepatan tinggi tanpa tergesa-gesa dan di bawah pengawasan tim khusus. Dengan demikian dapat tercapai dengan cara sebaik mungkin,” katanya.
BACA JUGA
KREDIT
