Wali Kota Ajak Warga Dukung Pemasangan Pipa Gas, Banyak Manfaat Bagi Warga

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Ditengah polemik dan keluhan warga Balikpapan sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara yang mengalami kerusakan, imbas dari pemasangan jaringan pipa gas yang dilakukan Perusahaan Gas Negara (PGN). 

Pemkot tetap mengajak warga untuk mendukung program tersebut, melihat manfaat yang akan dirasakan oleh warga kedepannya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berharap agar kedepan jangan sampai keterbatasan suplai dari gas ini malah terkendala.

“Kami yakin apa yang menjadi program perintah niatnya untuk kebaikan warga Balikpapan,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media, Senin (28/8/2023).

Dimana pemasangan pipa gas kedepan banyak manfaatnya, pasti program pemerintah akan menggunakan gas untuk rumah tangga bertahap.

“Kita juga minta Balikpapan kuota bisa juga ditambah,” pungkasnya.

PGN Solutions belum sepenuhnya menjawab bagaimana mitigasi apabila terjadi kebocoran pipa gas pada proyek gas Senipah-Balikpapan.

Sebelumnya, warga hingga aparat kelurahan mempertanyakan dampak proyek pipa gas sepanjang 78 kilometer itu bagi lingkungan dan lalu lintas.

“Kita sudah dapat izin dan rekomendasi. Artinya itu sudah selesai,” kata Humas PGN Solutions Daniel Soerbakti.

Untuk diketahui, proyek pipa gas Senipah-Balikpapan dikerjakan Perusahaan Gas Negara (PGN) Solution dengan sub kontraktor PT Citra Panji Manunggal (CPM). Daniel Soerbakti menegaskan, kegiatan pemasangan pipa gas yang terhubung dengan Kilang Pertamina Balikpapan sudah sesuai aturan.

Meski beberapa pihak menduga proyek itu melanggar Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi atau Permen ESDM 32/2021. Beleid itu mengatur jarak pipa transmisi dengan bangunan adalah 9 meter. Mengenai sosialisasi terkait aspek keamanan dan keselamatan pipa ketika dioperasikan, Daniel Soerbakti belum bersedia membeber lebih detail.

“Seharusnya itu ke sektor Jakarta. Bisa ke humas (PGN) Jakarta. Bukan ke saya,” tutupnya.