Wali Kota Akan Panggil Pengembang Nakal dan Ancam Cabut Izin

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –

Wajah Mahasiswa Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Balikpapan dari banjir, tampak sumringah. Karena janji dan kebijakan yang akan dikeluarkan wali kota.

Wali Kota Balikpapan mulai menunjukkan ketegasan. Pekan depan wali melalui timnya akan memanggil lima pengembang yang dinilai tidak mengindahkan surat teguran wali kota terkait kebijakan pengelolaan bendali di perumahan oleh pengembang

Wali Kota Rizal Effendi telah meminta kepada Dians Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk melakukan pemanggilan.

“Segera, minggu ini akan dipanggil. Nanti BLH yang menangani ini,” katanya usai menerima perwakilan demonstran di Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu sore (20/9).

Kepada media, Rizal mengaku belum mendapat laporan detail terkait dengan lima pengembang yang tidak mengindahkan teguran yang sudah dilayangkan.

Hanya, Rizal menegaskan jika dalam proses pemanggilan nanti teguran Pemerintah Kota tidak diindahkan sanksi berat dipastikan menanti.

“Sanksi tentu sangat mungkin, bisa pencabutan izin bisa juga blacklist pengembang yang bersangkutan,” tandas dia.

Selain itu menurut Rizal bisa saja pemerintah kota akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

” Bisa saja kesitu nanti kita kaji apakah ada unsur pidana yang ditemukan,” ujarnya.

Pada Rabu siang Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan perwakilan pendemo diterima oleh Wali Kota dan tim di ruang VIP kantor pemkot.

Dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Balikpapan dari Banjir, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan diantaranya keberpihakan pemkot dan DPRD pada anggaran penanganan banjir, moratorium pembukaan izin, tindak pengembang nakal.

Atas tuntutan itu, Rizal akan segera menindaklanjuti tujuh tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Terhadap anggaran penanganan banjir menurutnya hal ini akan diperjuangkan karena situasi anggaran saat ini.

APBD 2016 lalu menurutnya Pemkot dan DPRD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58,094 M atau 2,36 persen dari APBD.

Namun anggaran tahun ini menurun karena pemkot harus memprioritaskan pembayaran hutang Rp259 miliar.

“Ada penurunan memang Rp80 miliar di APBD murni 2017 ini tapi kita akan tambah di perubahan ini Rp9,4 miliar, “jelasnya.

Menanggapi hasil pertemuan ini, Korlap aksi demonstrasi Rinto mengaku cukup puas dengan tanggapan Wali Kota. Dia akan mengawal janji-janji Pemerintah Kota. “Kalau tidak terlaksana seperti yang dijanjikan, kami akan gerakan massa lagi,” tandasnya didampingi rekan-rekan pendemo.