Wali Kota Balikpapan Sampaikan Delapan Poin Arahan Presiden Jokowi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan, delapan poin arahan Presiden Joko Widodo saat pertemuan seluruh keala daerah di Sentul belum lama ini.

“Arahan itu ada delapan, yang pertama itu mengendalikan inflasi di daerah kita dan alhamdulilah itu bisa kita komunikasikan,” ujarnya keada awak media, Rabu (25/01/2023)

Kemudian yang kedua meyangkut stunting dan kemiskinan ekstrim. Dimana Pemerintah Daerah diminta untuk fokus untuk menurunan stunting yang kaitannya dengan kemiskinan

“Fokus turunkan stanting ini juga jadi fokus agenda kita semua daerah, gubernur juga sudah menyampaikan demikian,” ujarnya

Selain itu juga menyangkut investasi, kaitannya terkait investasi agar dipermudah. Dia memastikan, hal itu sudah dilakukan karena sudah menjadi instruksi Presiden sejak awak.

“Kemudian perhatian kita masalah investasi jangan sampai ada yang berlama-lama masalah perizinannya dan itu sudah kita lakukan di pemerintahan kita,” ujarnya

Presiden juga mengingatkan, agar APBD dibelanjakan untuk belanja produk-produk dalam negeri sehingga membatu UMKM-UMKM di daerah.  

“Bapak Presiden juga beberapa kali menyampaikan termasuk di Bali kita fokus anggaran-anggaran kita belanja untuk produk dalam negeri,” ujarnya

Daerah juga diminta untuk mendesain daerahnya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Hal itu kata dia, sudah dilakukan dengan membuat ruang terbuka hijau dan taman,

“Untuk kabupaten kota fokus untuk mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki difrensiasi yang tentunya memaksimalkan potensi daerah,” ujarnya.

“Ini yang sudah kita lakukan, termasuk membuat ruang terbuka hijau (RTH) , taman, karena kita menyambut Ibu Kota Negara, tentu kota kita harus nyaman dari segi pendatang maupun penduduk kita,”

“Supaya merasa aman dan nyaman, RTH dan taman-taman itu yang akan kita perbanyak di Kota Balikpapan,”

Selanjutnya, arahan Presiden, karena memasuki tahun politik agar menjaga situasi kondusif daerah. Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan, justru memecah belah persatuan.

“Yang selanjutnya menyangkut stabilitas politik, pasti y aitu arahan dari Bapak Presiden d 2024. Sekali lagi boleh kita berbeda pilihan tapi jangan sampai tali silaturahmi kita terpecah karena beda pilihan,” ujarnya

Terakhir, Pemerintah Daerah juga diingatkan soal kebebasan dan keberagaman. “Artinya kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi antar pemeluk agam,” ujarnya