Wali Kota Desak Pemerintah Pusat Bangun Infrastruktur di Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan infrastruktur di Balikpapan, sebelum membangun Pusat Pemerintah di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).  

“Ini kota penyanggah ini harus lebih dulu dibangun kalau gak , nanti babak belur terutama Balikpapan,” ujar Wali kota Balikpapan Rizal Effendi.

Menurut Rizal, sejumlah infrastruktur di Kota Balikpapan kapasitasnya masih sangat terbatas. Mulai dari perlebaran jalan, pembangunan jalan layang untuk mengantisipasi macet, perluasan pelabuhan maupun perluasan runway bandar Sepinggan.  

“Karena kan kita beberapa hal masih terbatas, misalnya infrastruktur jalan. Jalannya masih kecil-kecil. Padahal nanti seorang orang, pergerakkan logistik, ada di Balikpapan,” ujarnya

“Sehingga infrastruktur perhubungan, jalan, pelabuhan udara, laut itu harus dibangun lebih dulu sebelum ibu kota dibangun,”

Termasuk kata dia, pembangunan jembatan Tol Teluk Balikpapan yang menghubungkan Balikpapan dengan PPU. Pembangunan Jembatan Pilau Balang yang belum tuntas, juga coastalroad atau jalan pesisir Teluk Balikpapan.

“Jadi saya ngotot agar daerah penyangga terutama Balikpapan harus dibangun lebih dulu sebelum ibu kota dibangun, nanti kita babak belur,” ujarnya

“Jembatan Nipah-Nipah- Melawai itu penting supaya membagi beban, Jembatan Pulau Balang juga harus diselesaikan. Coastalroad juga haruys cepat, supaya ini kota benar-benar bagus,”

Disamping itu lanjutnya, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus cepat dosesuaikan mengingat tahun depan pembangunan infrastruktur dasar akan mulai dilakukan.

“Beberapa perencanaan tata ruangnya juga harus cepat disesuaikan. Jadi walau itu masih banyak yang dirahasiakan  tapi harus cepat RTRW kita ini, RDTR nya, Nanti kita gak sejalan dengan ibu kota,” ujarnya

Rizal juga mendesak Instritut Tekhnologi Kalimantan (ITK) dijadikan proyek strategis nasional untuk menciptakan SDM handal di Kaltim. Termasuk juga komitmen Pemerintah melibatkan pelaku usaha maupun pengusaha lokal dalam setiap proyek pembangunan Pusat Pemerintahan.

“Penyediaan SDM, saya ngotot ITK harus menjadi proyek startegis nasional, karena itu penting. Lokasinya sudah bagus dekat dengan ibu kotanya,” ujarnya

“Kedua untuk menjawab jangan sampai jadi kecemburuan, ah kita orang kaltim ternyata Cuma jadi penonton, yang tadi kata Pak Menteri pengusahanya juga bisa terlibat disana.”