Warga ber-KTP SIAK Bisa Mencoblos di Pilgub Kaltim?

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tahap pencocokan dan penelitian atau coklit untuk data potensi pemilih Gubernur dan Wagub Kaltim masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan juga memonitoring langsung ke tingkat PPK dan PPS.

Komisioner KPU Balikpapan, Sunawiyanto mengatakan, monitoring itu untuk melihat dan mengevaluasi hasil coklit pada 10 hari pertama.

“Kami juga langsung monitoring ke PPDP pada 5 hari tahap coklit untuk mengetahui kendala yang dialami petugas dalam melakukan pendataan pemilih,” kata Sunawiyanto (3/2/2018).

PPDP atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, kata Sunawiyanto, memerlukan perlengkapan logistik selama melaksanakan coklit meski sampai saat ini belum ada kekurangan yang dilaporkan.

“Harapan kami semua berjalan baik sampai 18 Februari nanti,” ucap komisioner yang akrab disapa Suna ini. Dirinya juga meyakinkan warga pemegang selain KTP Elektronik tetap didaftarkan sebagai calon pemilih.

“PPDP tetap mendaftarkan dan KPU akan mengoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apakah warga yang bersangkutan nanti dipanggil atau ditelusuri, karena bisa saja warga itu sudah merekam tapi belum ber-KTP Elektronik,” jelasnya.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menambahkan, tahap pemutakhiran data pemilih masih berlangsung karena pada pemilu terakhir yakni pemilihan Wali Kota dan Wawali Balikpapan jumlah pemilih 451.782 orang.

“Kita validasi, apakah mengalami peningkatan atau justru penurunan. PPDP juga terus bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan. Rumah yang sudah didata juga akan ditempeli stiker,” imbuhnya.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dipakai KPU merupakan data kependudukan semester II tahun 2017 dari Disdukcapil. “DP4 itulah yang diolah KPU,” lanjutnya.

Ketua RT, menurut Noor Thoha, bisa dilibatkan dalam coklit selama tidak masuk dalam kepengurusan atau anggota dari partai politik atau pun tim kampanye pasangan calon.

“Kalau ada Ketua RT yang masuk parpol atau tim kampanye, maka dia bisa menunjuk warga lainnya, misal Sekretaris RT untuk pemutakhiran data karena kepanjagan tangan pemerintah di tingkatan warga ini dianggap paham tentang kependudukan,” terangnya.