Warga Tuntut Pemkot Balikpapan Transparan Dalam Penerimaan Siswa Baru

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Dahor (FKPD) melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (20/07).

Mereka menuntut Pemerintah Kota Balikpapan adil dalam mengelola pendidikan khususnya dalam penerimaan pendaftaran siswa baru. Pendemo bahkan rela melakukan aksi mereka dibawah guyuran hujan deras.

Ketua Forum Komunikasi Pemuda Dahor Heri Susanto mengatakan, pengelolaan pendidikan yang ada di kota Balikpapan tidak adil dan bahkan cenderung pilih kasih. Mereka menginginkan kebijakan yang adil bagi seluruh warga Balikpapan, karena merasa ada diskriminasi dari proses pendaftaran penerimaan siswa baru.

Mereka juga mendesak, agar setiap tahun Pemerintah Kota agar membangun sekolah baru setiap tahun, karena saat ini jumlah sekolah negeri dengan jumlah siswa yang lulus tak berbanding lurus atau tak seimbang.

Tahun depan harus ada sekolah yang dibangun jangan sampai ada lagi kejadian anak-anak kita masuk sekolah itu susah. Kemudian kita juga menuntut pemerintah kota untuk transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang 20%. Bahwa 600 miliar anggaran itu harusnya mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas,” kata Heri

Dia menilai secara kualitas dan fasilitas sekolah yang ada di Balikpapan juga tidak merata. Hal tersebutlah yang membuat dirinya bersama warga menginginkan kebijakan yang adil untuk mereka yang merasa didiskriminasi dari proses pendaftaran penerimaan siswa baru.

“Pendidikan hari ini pemerintah kota membikin sebuah kompetisi yang menurut kami tidak adil. Bahwa secara kualitas dan fasilitas pendidikan di Balikpapan tidak merata. Tapi kemudian anak-anak kita dipaksa untuk diadu secara kompetitif, yang nilainya tinggi bisa masuk negri yang nilainya rendah bisa masuk swasta. Kenapa kebijakan ini tidak dibalik,” terangnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ida Prahastuty mmeminta agar masyarakat dapat mengerti mengenai keadaan batasan anggaran yang. Kendati begitui, dia mengakui, jumlah sekolah negeri tidak seimbang dengan lulusan.

“Jadi memang masyarakat kota ini menyampaikan kepada pemerintah kota dan DPRD bahwa tidak berbanding lurusnya sekolah dengan jumlah anak yang lulus. Memang harusnya kita jauh-jauh hari kita sudah bisa membaca itu. Tapi karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan kebijakan saya pikir ini juga harusnya dipahami oleh masyarakat. Nah sekarang kita mau ngomong apa,” pungkasnya.