IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com —Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2019 telah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk di Balikpapan. Selain itu, pandemi telah membuat terpuruknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebab anggaranya terfokus pada pembiayaan penanganan Covid-19.
“Covid ini bukan hanya membuat terpuruk APBD, tapi juga bagi pengusaha yang menyebabkan beberapa perusahaan gulung tikar yang berimbas pada PHK karyawan. Makanya langkah pemerintah bukan hanya sekadar bagi-bagi duit BLT, karna hal itu hanya untuk mengatasi jangka pendek saja,” ujar Direktur Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (Stabil), Jufriansyah, saat dihubungi awak media, Jumat (5/3/2021).
“Untuk itu, koordinasi antar pusat dengan daerah mesti dibangun. Soalnya, kalau hanya menyelesaikan persoalan pengamen, pengemis, anak jalanan bicaranya universal,” sambungnya.
Menurut Jufri, untuk mengatasi berbagai persoalan sosial akibat pandemi Covid-19, Jufri mengusulkan beberapa langkah atau upaya.
“Pertama ketahanan pangan daerah sehingga harga bahan pokok bisa ditekan supaya daerah tidak terlalu banyak impor bahan pokok, seperti beras, gula, garam, dan lain-lain. Artinya walaupun ada PHK, tetapi mereka masih bisa membeli bahan pokok dengan harga yang murah. Sehingga uang yang dapat dari pesangon masih bisa disimpan untuk keperluan lain,” jelasnya.
Kemudian subsidi kebutuhan pokok juga mesti dilakukan sehingga masyarakat tidak berat membeli bahan pokok karena pemerintah memikirkan hal tersebut, imbasnya daerah pun tidak terlalu berat bebannya memikirkan kebutuhan rakyat.
“Kegiatan jangka pendek, misalnya pemerintah daerah menyiapkan lapangan kerja yang berhubungan degan pandemi ini. Misalnya, mempekerjakan mereka dalam ikut gerakan penyemprotan disinfektan ke permukiman warga. Darimana gajinya? Ya lewat pengumpulan donasi bantuan. Karena masih banyak orang dermawan di Kota Balikpapan ini. Bahkan dalam pengumpulan donasi untuk covid bisa mencapai miliaran rupiah,” terangnya.
Kemudian, UMKM mempekerjakan para pengamen, anak jalanan sekaligus memberikan pelatihan keterampilan yang berhubungan dengan covid. Misalnya pembuatan masker dengan pembeli pegawai negeri maupun pegawai swasta.
“Jadi hasil penjualan masker tersebut bisa untuk meningkatkan ekonomi para anjal dan gepeng ini. Walaupun nanti covid berakhir dan usaha seperti ini juga perlahan akan menghilang. Tapi penyelesaian jangka pendeknyakan dapat,” tuturnya.
Ia menambahkan, ketika pemerintah telah memberikan pelatihan kepada warga yang terdampak sosial seperi anjal dan pengemis, tetapi mereka tidak berubah maka barulah mereka diberi sanksi lewat Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum.
“Artinya proses tersebut mereka harus dipaksa untuk berubah. Apalagi pengemis, anjal dan pelaku tindak kriminal. Jadi dibina atau diberdayakan terlebih dahulu, ya kalau mereka tidak mau berubah maka barulah aturan ditegakkan,” pungkasnya.
