IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Dalam rapat paripurna, fraksi-fraksi DPRD kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Senin (20/9/2021)
Fraksi PKS yang diwakilkan Syukri Wahid mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian fraksi PKS yang pertama harus disadari posisi APBD Perubahan 2021 diangka Rp 2,7 triliun, ini kenapa bisa meningkat drastis sampai 2,7 triliun itu jangan lupa ada dana kurang salur pemerintah pusat Rp 285 miliar.
“Artinya dana bonus seperti ini tidak akan muncul di tahun-tahun berikutnya, sehingga yang harus dipahami kita punya keterikatan dengan tahun jamak Rp 402 miliar, kemudian program prioritas Walikota yang mau tidak mau setiap tahun harus keluar, itu harus menjadi perhatian bagi anggaran kita,” ujar Syukri Wahid kepada media.
Syukri menambahkan yang kedua fraksi PKS mengkritisi untuk merubah reposisi jumlah target pajak daerah yang Rp 515 miliar, terutama revisi target BPHTB yang ditarget Rp 88 miliar, sekarang sudah Rp 100 miliar dan memiliki potensi sampai Rp 130 miliar.
“Jadi kita ingin merubah target yang BPHTB nya, karena potensi bisa capai Rp 130 miliar,” akunya.
Ketiga segera selesaikan potensi retribusi yang bakal hilang seperti IMB dan IMTN karena itu salah satu retribusi yang tertinggi, dimana sejak Agustus tidak boleh ditarik lagi oleh Pemkot, sedangkan di perubahan ditarget tetap mendapatkan Rp 14 miliar.
“Mana mungkin dua retribusi itu ditarik kalau tidak ada payung hukumnya,” kata Syukri.
Selain itu, fraksi PKS juga berharap setelah adanya suntikan modal untuk PDAM agar bisa meningkatkan jangkauan pelayanan, begitu juga dengan program prioritasnya Walikota termasuk BPJS nya sudah dianggarkan, tinggal perwali yang belum terbit.
“Saya termasuk yang ikut dalam pembahasan perwali, jadi karena Oktober ini harus sudah launching, ya September ini harus tuntas jangan sampai anggaran sudah ada tapi payung hukumnya implementasinya itu belum selesai,” kata Syukri.
“Contohnya bagaimana kriteria peserta, kemudian verifikasi teknis pembayaran itu yang harus dirampungkan dalam perwali, untuk apa ada anggaran jika tidak ada pedoman teknisnya itu yang kami minta di fraksi,” tutupnya.
